PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Probolinggo terus mengerucut pada persoalan konkret di sektor pendidikan. Selain evaluasi program, Panitia Khusus (Pansus) juga menyoroti kebutuhan dasar siswa hingga kondisi infrastruktur sekolah.
Anggota Pansus yang juga anggota Komisi III, Robet Riyanto, mengungkapkan bahwa dalam rapat pembahasan, waktu yang terbatas membuat evaluasi baru menyentuh satu dinas. Meski demikian, sejumlah catatan penting sudah mulai mengemuka, terutama terkait bantuan seragam bagi siswa.
Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan realisasi bantuan seragam. Dari data yang dibahas, jumlah penerima yang semula direncanakan lebih dari seribu siswa, justru mengalami penurunan signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menjadi perhatian kami. Dari kebutuhan lebih dari seribu, yang terealisasi justru turun. Ini nanti akan kami tanyakan dan upayakan agar semua yang berhak bisa mendapatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, bantuan tersebut sejatinya merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya bisa dipenuhi secara menyeluruh. Pansus pun berencana menelusuri lebih lanjut bersama dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, untuk memastikan kemungkinan penambahan atau optimalisasi bantuan.
Selain itu, kondisi fisik sekolah juga menjadi sorotan serius. Robet menyebut, masih banyak sekolah dengan kondisi rusak berat hingga sedang yang membutuhkan penanganan segera.
Untuk tahun 2026, pihaknya mendorong adanya percepatan rehabilitasi sekolah, khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 40 sekolah yang masuk kategori prioritas perbaikan.
“Rehab sekolah ini menjadi prioritas, terutama yang rusak berat dan sedang. Kita dorong agar di tahun 2026 bisa segera ditangani,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pembahasan LKPJ ini tidak hanya menjadi evaluasi tahunan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar pendidikan dan kelayakan fasilitas belajar dapat terpenuhi secara optimal. (*)
