PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP), Rabu (01/04/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan fungsi pengawasan dengan menyoroti berbagai persoalan, mulai dari serapan anggaran, pelayanan perizinan, hingga arah pembangunan dan investasi daerah.
Salah satu perhatian utama dewan tertuju pada rendahnya realisasi anggaran di beberapa bidang. Anggota Komisi III, Eko Purwanto, S.A.P., mengungkapkan bahwa serapan anggaran, khususnya di bidang tata ruang, masih jauh dari target dan baru mencapai sekitar 39 persen. Ia menilai kondisi ini sebagai masalah yang terus berulang setiap tahun, terutama pada kegiatan mediasi yang kerap tidak terserap maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat pola yang sama terus terjadi. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya,” tegas Eko.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menjelaskan bahwa rendahnya serapan tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan program. Ia menyebut, pada beberapa kegiatan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) sanitasi, pekerjaan fisik telah selesai 100 persen. Namun, terdapat efisiensi anggaran akibat proses e-purchasing yang menghasilkan harga lebih rendah dari pagu awal.
Selain itu, rendahnya realisasi pada program penyelenggaraan gedung juga dipengaruhi oleh kendala teknis, seperti adanya proyek yang mengalami putus kontrak sehingga menghambat pencairan anggaran dalam sistem.
Tak hanya soal anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan pelayanan perizinan bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dinilai masih lambat. Dari penjelasan dinas, terdapat sejumlah faktor penghambat, mulai dari regulasi pusat terkait lahan, kinerja konsultan yang kurang responsif, minimnya kesadaran pemohon, hingga kendala teknis pada sistem digital SIMBG.
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Komisi III juga menyinggung pentingnya penataan investasi dan tata kelola perizinan secara menyeluruh. Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra-PPP, Drs. Robit Riyanto, mengingatkan bahwa meskipun capaian investasi Kota Probolinggo tergolong tinggi, bahkan menembus lebih dari Rp1,1 triliun pada 2025, hal tersebut harus tetap diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas.
“Investasi memang penting, tapi jangan sampai mengabaikan aturan. Kalau tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan diberi izin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-OPD yang berpotensi memicu masalah di lapangan, termasuk munculnya fasilitas usaha yang diduga belum mengantongi izin lengkap. Kondisi ini dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat jika tidak segera dibenahi.
Selain itu, DPRD turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berpihak pada masyarakat. Sejumlah proyek yang sempat tertunda, seperti pembangunan sport center, diminta untuk segera dituntaskan dengan perencanaan yang matang serta memperhatikan keadilan bagi warga terdampak.
Di akhir rapat, DPRD menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran, penguatan pengawasan terhadap vendor dan konsultan, serta optimalisasi sistem digital menjadi langkah penting ke depan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai harus menjadi prioritas agar pelayanan publik semakin responsif dan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo. (*)
