PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – GAPEMBI Kota Probolinggo kunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, untuk menyampaikan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumat (25/9/2026)
Ketua GAPEMBI Kota Probolinggo, Nur Fathurrahman Efendi alias Gusnur, mengatakan, audiensi ini membahas pemerataan penerima manfaat, kualitas makanan, hingga keamanan pangan.
“Kami berharap ada komunikasi yang baik dengan Diknas agar kondisi penerima manfaat di lapangan bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Gusnur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Disdikbud menyampaikan dari 716 lembaga pendidikan sasaran MBG, masih terdapat tujuh lembaga yang belum menerima program. Sementara beberapa sekolah tidak menerima MBG karena memiliki program makan siang sendiri, seperti TK Mentari.
Setiorini Sayekti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait siswa yang tidak mendapatkan MBG. Namun, informasi mengenai sekolah yang belum menerima program sempat muncul di media sosial.
Untuk memastikan data sesuai kondisi di lapangan, Disdikbud akan melakukan pembaruan berdasarkan Dapodik. Sekolah juga diminta melaporkan jika terdapat penambahan siswa agar data penerima manfaat dapat disesuaikan.
“Untuk mengantisipasi perbedaan antara daftar penerima manfaat dan kondisi aktual, kami akan memperbarui data berdasarkan Dapodik,” jelas Setiorini.
Sementara persoalan MBG di pondok pesantren dan madrasah akan dikoordinasikan dengan pihak terkait Kementerian Agama karena berada di luar kewenangan Disdikbud.
Selain pemerataan, GAPEMBI menyoroti kualitas makanan. Di antaranya laporan adanya ulat pada ompreng yang diduga berasal dari buah, masih adanya dapur yang belum menyediakan ikan fillet, serta keluhan guru dan siswa terkait menu telur yang dinilai terlalu sering.
Pakar GAPEMBI, Louis Haniora, meminta pengawasan kualitas makanan diperkuat.
“Jika ada menu yang tidak sesuai, kami berharap Diknas ikut melakukan pemantauan bersama pihak terkait,” tegasnya.
GAPEMBI juga meminta perhatian terhadap penerima manfaat yang tidak mengonsumsi makanan MBG maupun yang memiliki alergi makanan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar makanan tidak terbuang dan keamanan penerima manfaat tetap terjaga.
Selain juga mengingatkan pentingnya pencegahan keracunan makanan serta edukasi kepada orang tua mengenai standar dan kebutuhan gizi dalam program MBG.
Saat ini, disebut masih terdapat enam dapur MBG di Kota Probolinggo yang belum beroperasi. GAPEMBI juga menyoroti SD Sukabumi 10 yang sebelumnya mengalami pergantian hingga tiga dapur penyedia dan masih menerima sejumlah protes.
Hasil audiensi diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memastikan pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo lebih merata, aman, dan memenuhi standar kualitas makanan. (*)
