PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Dugaan penggunaan handphone (HP) ilegal oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo mulai disorot pegiat masyarakat. Mereka mendatangi lapas untuk meminta klarifikasi. Namun, audiensi yang digelar Senin (12/10/2026) itu belum mengungkap bukti konkret terkait dugaan tersebut.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Lapas (Kalapas) Muhammad Bayu Hendaruseto. Sejumlah pegiat masyarakat, di antaranya A. Dhani dan Sekretaris Fahrul Rozi, hadir bersama anggota lainnya. Mereka diterima Kalapas beserta jajaran pejabat struktural dan perwakilan Polres Probolinggo Kota.
Dhani mengatakan, kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan atas informasi yang beredar mengenai dugaan penggunaan HP oleh warga binaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedatangan kami untuk klarifikasi dan koordinasi. Kami mendapat informasi adanya dugaan penggunaan HP oleh warga binaan,” ujar Dhani.
Namun, informasi tersebut belum mengerucut pada temuan yang bisa diverifikasi. Dalam audiensi itu, belum dipaparkan secara terperinci identitas warga binaan yang dimaksud, lokasi blok hunian, maupun waktu dugaan kejadian. Bukti konkret yang menguatkan dugaan penggunaan HP ilegal juga belum ditunjukkan secara terbuka.
Kondisi ini membuat persoalan tersebut masih sebatas dugaan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Merespons sorotan tersebut, Kalapas Muhammad Bayu Hendaruseto menegaskan bahwa pihaknya menjalankan program Zero HALINAR, yakni pemberantasan handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lapas.
Bayu menyebut razia dan penggeledahan blok hunian dilakukan secara rutin maupun insidental. Pengawasan itu juga melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
“Razia dan penggeledahan di blok hunian rutin kami lakukan secara insidentil bersama aparat penegak hukum. Jika ada pelanggaran, pasti kami tindak tegas,” tegas Bayu.
Pernyataan tersebut menjadi respons pihak lapas atas informasi yang disampaikan pegiat masyarakat. Meski demikian, dugaan penggunaan HP ilegal yang menjadi pokok audiensi belum terungkap melalui bukti konkret dalam pertemuan tersebut.
Selain persoalan pengawasan, audiensi itu turut menyinggung pentingnya pembinaan bagi warga binaan. Fahrul Rozi mendorong agar program pelatihan keterampilan diperkuat sehingga warga binaan memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas.
Pembinaan dinilai menjadi bagian penting dari fungsi pemasyarakatan, selain menjaga keamanan dan memastikan warga binaan menaati aturan selama menjalani masa pidana.
Audiensi tersebut pun menyisakan pekerjaan rumah bagi semua pihak: memastikan informasi mengenai dugaan pelanggaran ditelusuri secara objektif, sekaligus menjaga pengawasan di dalam lapas tetap berjalan.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada bukti konkret yang dipaparkan secara terbuka untuk mengonfirmasi dugaan penggunaan HP ilegal oleh warga binaan Lapas Kelas IIB Probolinggo. (*)
