PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – DPRD Kota Probolinggo secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/4). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, SE.
Pelaksanaan agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang sempat dijadwalkan pada 20 April, namun tertunda karena Wali Kota tengah menjalankan tugas di Jakarta. Dalam forum tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang juga Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, SH., MH., menyampaikan sejumlah poin evaluasi yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kebudayaan.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah percepatan distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa. Berdasarkan data dalam LKPJ, realisasi pembagian seragam masih belum mencapai target, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya langkah konkret dan inovatif agar seluruh siswa yang berhak dapat segera menerima bantuan tersebut sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu ada upaya yang lebih efektif dan inovatif agar distribusi seragam ini bisa segera tuntas dan tepat sasaran,” ujar Muchlas saat membacakan rekomendasi.
Selain itu, kondisi sarana pendidikan juga menjadi perhatian serius. DPRD mencatat terdapat puluhan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat. Untuk itu, dewan meminta agar perbaikan infrastruktur pendidikan dapat diprioritaskan melalui alokasi anggaran APBD 2026 maupun dukungan dari pemerintah pusat.
DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan program pembinaan di lingkungan sekolah guna mencegah terjadinya perundungan, kekerasan, serta sikap intoleransi di kalangan pelajar. Di sisi lain, dewan memberikan apresiasi terhadap program “Gerakan Sahabat ATS” yang dinilai berhasil menjangkau sejumlah kelurahan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam aspek kelembagaan, DPRD mengusulkan kajian ulang terhadap penggabungan bidang pendidikan dan kebudayaan. Menurut dewan, pengelolaan urusan kebudayaan akan lebih optimal jika berada di bawah Dinas Pariwisata, sehingga dapat selaras dengan pengembangan sektor pariwisata daerah.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd., memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa program pengadaan seragam sekolah sebenarnya telah terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025, namun penyalurannya didasarkan pada hasil verifikasi data dari Dinas Sosial.
“Tidak semua siswa masuk dalam kategori penerima. Namun bagi yang lolos verifikasi, distribusi seragam sudah terlaksana 100 persen pada tahun 2025,” jelasnya.
Terkait kondisi gedung sekolah, ia menyebutkan bahwa program rehabilitasi fisik direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Selain itu, pihaknya juga tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 melalui APBD maupun APBN.
Sementara itu, terkait usulan pemisahan bidang kebudayaan, Dr. Siti Romlah menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas kinerja ke depan.
Dengan adanya rekomendasi dari DPRD beserta tanggapan dari pihak eksekutif, diharapkan dapat menjadi dasar bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan serta pengelolaan kebudayaan di Kota Probolinggo. (*)
