PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – DPRD Kota Probolinggo menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/4/2026). Salah satu perhatian utama legislatif dalam forum tersebut adalah penguatan peran edukasi politik serta optimalisasi penggunaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Dalam kesempatan itu, dokumen rekomendasi secara resmi diserahkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Komisi III DPRD, Muchlas Kurniawan, mengungkapkan adanya usulan penyesuaian nilai bantuan keuangan bagi partai politik. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai bantuan tersebut direncanakan meningkat dari Rp6.151 menjadi Rp8.975 per suara sah mulai tahun anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Muchlas menegaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar dari partai politik, khususnya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
“DPRD menilai kenaikan bantuan ini harus sejalan dengan peningkatan kualitas edukasi politik. Dengan demikian, peran partai dalam kaderisasi dan penguatan demokrasi dapat berjalan lebih maksimal dan akuntabel,” ujarnya saat membacakan rekomendasi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan dana hibah yang berada di bawah Bakesbangpol. Dewan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tersebut, termasuk kewajiban penyusunan laporan berkala mengenai kinerja di lapangan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian DPRD antara lain dokumentasi hasil pemantauan kondisi keamanan, pelaporan respons terhadap aspirasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarinstansi sebagai dampak dari penggunaan dana hibah.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, kecuali yang sedang menjalankan ibadah haji, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, pimpinan OPD, para camat, serta awak media. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan publik berdasarkan evaluasi legislatif.
Sebagai penutup, dilakukan penyerahan dokumen rekomendasi sekaligus penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, diikuti Ketua DPRD Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, Wakil Ketua I Abdul Mujib, serta Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. (*)
