PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan, penyerahan, serta penandatanganan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo pada Senin (27/4/2026) sejak pagi hingga selesai, dengan suasana yang tertib dan khidmat.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, bersama Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta anggota DPRD.
Dalam pembacaan rekomendasi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD, Muchlas Kurniawan, menyoroti sejumlah aspek penting, terutama di sektor kesehatan. Perhatian utama diarahkan pada kinerja Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD dr. Moh Saleh dan RSUD Ar-Rozy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, DPRD menemukan beberapa catatan penting. Salah satunya terkait sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp4,4 miliar yang dipengaruhi oleh fluktuasi jasa pelayanan, seiring dengan jumlah kunjungan pasien. DPRD mendorong adanya strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk penguatan sistem rujukan terpadu dari puskesmas ke rumah sakit daerah.
“Diperlukan langkah strategis yang komprehensif untuk meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, sekaligus memperkuat sistem rujukan agar pelayanan menjadi lebih optimal,” ungkap Muchlas dalam penyampaian rekomendasi.
Selain itu, dewan juga mencatat adanya ketidakseimbangan antara capaian fisik dan realisasi anggaran pada sejumlah program prioritas, seperti penanganan TBC, HIV/AIDS, kejadian luar biasa (KLB), serta program gizi masyarakat. Realisasi anggaran pada sektor-sektor tersebut dilaporkan masih berada di bawah angka 60 persen.
Meski secara umum realisasi belanja daerah telah mencapai 91,51 persen, DPRD menilai masih terdapat beberapa pos anggaran yang penyerapannya di bawah 90 persen akibat penumpukan stok operasional. Untuk itu, DPRD menekankan pentingnya penerapan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan guna menghindari kelebihan persediaan.
DPRD juga menyoroti kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam proses aktivasi kartu BPJS di tingkat puskesmas dalam skema Universal Health Coverage (UHC). Dewan meminta adanya penyederhanaan prosedur administrasi agar akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah.
Sementara itu, terkait peningkatan layanan di RSUD dr. Moh Saleh, DPRD mendorong rumah sakit tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing, meskipun dihadapkan pada tantangan penurunan jumlah pasien akibat kebijakan rujukan BPJS non-darurat.
“RSUD dr. Moh Saleh harus tetap beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan, salah satunya melalui rencana penambahan ruang operasi dari tiga menjadi lima unit,” tegasnya.
Melalui rekomendasi ini, DPRD berharap sektor kesehatan di Kota Probolinggo dapat terus mengalami perbaikan, baik dari sisi pelayanan, pengelolaan anggaran, maupun kemudahan akses bagi masyarakat. (*)
