PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda pembacaan sekaligus penandatanganan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 digelar di Gedung DPRD, Jalan Suroyo No. 27, pada Senin (27/4/2026).
Usai kegiatan tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyampaikan tanggapan resmi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia mengapresiasi ketelitian legislatif dalam menyusun catatan evaluasi, sekaligus memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi capaian pemerintah daerah.
“Rekomendasi yang disampaikan sangat spesifik dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa DPRD mampu memahami secara menyeluruh proses maupun hasil pembangunan sepanjang 2025,” ujar dr. Aminuddin kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan penting dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi maupun tim teknis. Menurutnya, poin-poin yang disampaikan DPRD dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi sekaligus acuan dalam pelaksanaan APBD tahun 2026.
Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah penurunan indeks Gini Ratio, yang mencerminkan tingkat kesenjangan antara kelompok masyarakat. Dr. Aminuddin menyebut, capaian penurunan hingga satu digit tersebut bahkan menjadi sorotan pemerintah provinsi.
“Ada indikator Gini Ratio, yaitu perbandingan antara kelompok kaya dan miskin. Angkanya turun hingga satu digit, dan ini menjadi perhatian pemerintah provinsi. Artinya, ada faktor-faktor yang cukup kuat mendukung capaian tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. “Data ini berasal dari BPS, bukan dari kami. Indikatornya juga semakin lengkap dan rinci, sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” tambahnya.
Selain itu, dr. Aminuddin juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren peningkatan.
“IPM kita terus naik, meski saat ini masih berada di posisi 10 terbawah. Ke depan, kami menargetkan pada 2026 bisa mencapai angka 80,” ujarnya optimistis.
Perkembangan ekonomi juga terlihat dari peningkatan sektor kredit. Dr. Aminuddin menyebut, pada periode September hingga Oktober, pertumbuhan kredit di Kota Probolinggo sempat menjadi yang tertinggi secara nasional, terutama pada sektor ekonomi mikro dengan kenaikan hampir 40 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. “Kita tidak boleh terlena. Peningkatan kredit mikro yang hampir 40 persen ini jika tidak dikelola dengan baik justru berpotensi menjadi kredit macet terbesar. Ini yang terus kami evaluasi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Aminuddin menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan pembangunan dengan dinamika global. Pemerintah Kota Probolinggo, kata dia, akan terus beradaptasi agar dampak situasi geopolitik internasional tidak mengganggu stabilitas pembangunan daerah. (*)
