PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan, ke Kota Probolinggo menyoroti serius pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, tidak ada ruang kompromi bagi dapur penyedia yang gagal memenuhi standar gizi.
Pesan itu disampaikan langsung saat Zulhas melakukan peninjauan lapangan, Jumat (24/4/2026). Ia memastikan, pemerintah siap mengambil langkah tegas hingga penghentian operasional dapur jika kualitas makanan tidak sesuai ketentuan.
“Kalau tidak sesuai standar, langsung kita tutup. Ini soal kesehatan anak-anak, tidak bisa ditawar,” ujarnya tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda tersebut, Zulhas meninjau sejumlah aspek sekaligus, mulai dari harga bahan pokok, kondisi ketahanan pangan, hingga implementasi MBG di sekolah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sejalan dengan tujuan peningkatan gizi siswa.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Di lokasi itu, Zulhas mengecek langsung sajian makanan yang diterima siswa. Ia menekankan, setiap menu wajib mengandung gizi seimbang, meliputi karbohidrat, protein, sayur, buah, dan susu.
Menurutnya, kualitas makanan menjadi indikator utama keberhasilan program MBG. Karena itu, pengawasan akan terus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Meski pengawasan diperketat, Zulhas menyebut belum ditemukan pelanggaran di Kota Probolinggo. Namun, ia memastikan evaluasi akan terus berjalan untuk mencegah potensi penurunan kualitas di lapangan.
Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 27 dapur MBG yang aktif beroperasi. Seluruhnya diawasi langsung oleh Satuan Tugas MBG guna menjaga standar pelayanan.
“Kami pastikan semua dapur dalam kontrol. Jika ada yang tidak memenuhi standar, akan langsung kami tindak,” katanya.
Pemkot juga memberi ruang kepada sekolah untuk menyampaikan evaluasi terhadap menu makanan. Namun, Zulhas mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak dijadikan bahan konten yang berpotensi memicu polemik di masyarakat.
Dengan pengawasan berlapis dan ancaman sanksi tegas, pemerintah berharap program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan jaminan gizi bagi siswa serta memperkuat ketahanan pangan di daerah. (*)
