TRENGGALEK, suarabayuangga.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Trenggalek melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek dan Pejabat Daerah di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (4/5/2026).
RDP ini diselenggarakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap dampak pembangunan Dam Bagong, khususnya terkait kondisi ruas jalan Ngares-Dam Bagong yang mengalami kerusakan parah.
Dalam RDP, LSM LIRA menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi masyarakat Desa Ngares dan sekitarnya, meliputi:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akses utama warga mengalami kerusakan berat, berlubang, dan licin, diduga akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material proyek Dam Bagong.
LSM LIRA meminta adanya evaluasi dan tanggung jawab dari pihak kontraktor pelaksana dan Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek atas kerusakan infrastruktur yang terjadi.
Kondisi jalan yang rusak mengganggu aktivitas pertanian, perdagangan, dan mobilitas warga, terutama saat musim penghujan.
Wijianto Wibowo Ketua LSM LIRA Kabupaten Trenggalek, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Dam Bagong harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap infrastruktur penunjang yang terdampak.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Jalan Ngares-Dam Bagong adalah urat nadi ekonomi warga. Kami mendesak segera ada perbaikan dan langkah mitigasi dari pihak terkait,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengapresiasi inisiatif LSM LIRA dalam mengawal pembangunan.
Senada apa yang di sampaikan Sekda kabupaten Trenggalek Drs. Edy soepriyanto yang juga mengapresiasi dan sepakat apa yang di usulkan oleh Bupati LIRA LIRA
RDP menghasilkan catatan krusial diantaranya:
- Pola CSR: Pembangunan jalan akan menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari para rekanan.
- Target Permanen: Jalan tidak lagi sekadar ditambal, melainkan dibangun permanen untuk menahan beban kendaraan proyek.
- Tanggung Jawab Jangka Panjang: Mengingat proyek diprediksi berjalan hingga tahun 2029, rekanan wajib menjamin kualitas jalan selama masa operasional.
”Hasil kesepakatan dengan Komisi III, Sekda, PUPR, dan BBWS adalah para rekanan harus bergotong royong membangun jalan secara permanen. Mereka yang memakai jalan itu selama delapan tahun hingga 2029, maka mereka pula yang harus bertanggung jawab,” pungkas Edy.
Pihak DPRD memastikan akan mengawal hasil kesepakatan ini agar segera dieksekusi oleh penyedia jasa.
