SURABAYA, SuaraBayuangga.com — Sinergi antara Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Surabaya dan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Jawa Timur dalam menggelar ajang Talkshow dan Penyuluhan Hukum sukses menarik perhatian publik.
Mengusung tema “Memahami Hukum, Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Hukum”, forum strategis ini dihelat di Gedung MACAB LVRI Kota Surabaya, Jalan Mastrip No. 45, Kedurus, pada Rabu (23/9/2026).
Mengadirkan empat pembicara dari latar belakang multidisiplin, jalannya acara dikemas secara runtut untuk membedah problem hukum, perlindungan sosial, hingga tata kelola dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut adalah rangkuman jalannya sesi materi hingga diskusi interaktif yang terangkum dalam forum tersebut:
Sesi pemaparan materi dibuka secara lugas oleh Guru Besar Pakar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yiherawan, S.H., M.S. dengan tema Fondasi Hukum Pidana dan Keadilan Substantif, beliau menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum.
Menurutnya, penegakan hukum yang kokoh harus mampu menjamin rasa keadilan yang sesungguhnya di tengah dinamika masyarakat.
Panggung pemaparan kemudian beralih kepada praktisi hukum Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L.
Mengusung gagasan kritis, ia membedah bagaimana sebuah hak konstitusional seringkali berhenti sekadar menjadi wacana di atas kertas. Melalui pendekatan Rantai Hak Efektif 7P dan Prinsip Norma Hak Berpasangan, ia menekankan bahwa negara dan aparat penegak hukum wajib memastikan setiap hak warga negara memiliki jalur pemulihan (effective remedy) yang nyata saat dilanggar.
Memasuki sesi ketiga, Kasiono, S.Pd., M.Si. (Ketua Umum APPI sekaligus Ketua Wilayah LIPPI Jatim) membawakan materi bertajuk “Membangun Pendidikan yang Bersih, Transparan, dan Berintegritas”.
Kasiono melontarkan kritik tajam terhadap berbagai celah penyimpangan di sektor pendidikan yang kerap membebani wali murid.
Dengan tegas, ia menyampaikan harapan dan tuntutan agar ke depannya pengadaan kain seragam sekolah yang ada di Jawa Timur, tidak lagi dijadikan alat untuk menekan atau menindas masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa pihak sekolah secara tegas tidak boleh menjual kain seragam, demi mematuhi regulasi yang berlaku sekaligus melindungi ekonomi orang tua siswa dari praktik pungutan liar.
Pendidikan adalah ekosistem moral. Jika kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, maka sistem pengelolaannya pun harus jujur, transparan, dan tidak boleh menindas.
Sesi pemaparan materi ditutup oleh Direktur PLATO Foundation, Dita Amalia, S.Sos., M.Psi. Ia membawa perspektif psikologi komunitas yang sangat relevan dengan perlindungan generasi muda.
Dita memaparkan pentingnya mitigasi masalah sosial secara komprehensif, mulai dari pencegahan perundungan berbasis sekolah (Roots Indonesia), penanganan bahaya NAPZA, hingga penguatan ketahanan mental anak dan remaja di era digital.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berjalan sangat dinamis dan interaktif. Para peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga elemen masyarakat tampak antusias melontarkan berbagai pertanyaan kritis seputar problem penegakan hukum di lapangan kepada para narasumber.
Melalui penyelenggaraan acara ini, panitia berharap terbangun kesadaran hukum yang masif di Jawa Timur, sekaligus menjadi momentum bersama untuk mengawal pelayanan publik serta dunia pendidikan agar berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
Ketua Setwil FPII jatim
Dea Melanie S.H berharap dengan adanya acara Talkshow ini dapat membantu anggota FPII Jatim dapat lebih Paham Hukum .
Sumber Humas FPII jatim
