Suarabayuangga.com, – Walikota LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo Louis Hariona, yang juga penggiat Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Keputusan tersebut, menurut Louis, sangat bijak karena mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Intinya, niat awalnya adalah mengurangi subsidi. Namun, yang tak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakat. Ini bukan sekadar ilmu ekonomi, tetapi juga seni mencari keseimbangan,” ujar Louis di kantornya, Graha Bersama LIRA & LPKN Jalan raya Mastrip, Kedopok Kota Probolinggo, Sabtu, (8/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan ini, kata Louis, dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama.
Louis menyebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan subsidi LPG dapat dikelola lebih efektif dan sehat secara fiskal.
“Karena yang penting, masyarakat bisa mendapatkan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Tugas pemerintah, LIRA dan LPKN mendukung penuh, bagaimana subsidi ini bisa dibiayai dengan sehat. Ini bisa dicapai dengan meningkatkan investasi dan memperbaiki neraca perdagangan,” kata Louis.
Meski pembatalan pembatasan LPG 3 kg menjadi kabar baik bagi masyarakat, tetapi sejauh ini ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG cukup besar. Data 2023 menunjukkan, produksi LPG nasional hanya mencapai 1,98 juta metrik ton, sedangkan impor mencapai 6,9 juta metrik ton, yang berarti 79,9% dari konsumsi nasional masih bergantung pada impor.
Sementara itu, impor LPG setiap tahun menelan biaya lebih Rp 60 triliun. Adapun subsidi yang diberikan sering kali tidak tepat sasaran. Banyak LPG bersubsidi justru dikonsumsi kelompok yang seharusnya tidak berhak, sehingga efektivitas program subsidi masih menjadi perdebatan.
Selain itu, peningkatan investasi dan perbaikan neraca perdagangan dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan subsidi tetap berjalan tanpa membebani APBN.
Louis juga memastikan peran LIRA dan LPKN akan lebih giat dalam menyukseskan program tersebut.
“Karena tidak serta merta bahwa subsidi dilakukan, tetapi tidak dilakukan kemudahan investasi yang baik. Jadi saya rasa kita harus mendukung dan itu baik, karena bagaimana pun juga tujuan akhir suatu negara membuat kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Louis.
Senada disampaikan Sri Untari, Ibu rumah tangga warga kelurahan Kebonsari kulon Kecamatan Kanigaran, pihaknya merasa bersyukur dengan kebijakan Presiden Prabowo dengan dibatalkannya pembatasan LPG 3 kg.
“Saya senang dan bersyukur, Pak Prabowo dengan cepat ambil kebijakan, sehingga kelangkaan Gas elpiji 3kg kembali ada”, terang Uun akrab dipanggil.
Dia sampaikan, bahwa sejak dikeluarkannya pemberitahuan tentang Gas elpiji 3kg oleh Menteri ESDM, dirinya bingung dan mau membelinya sulit mendapatkan.
“Benar, kemarin saya sempat bingung, yang biasanya saya berlangganan dan diantar langsung ke rumah, kemarin tidak ngirim, dan saya cari di eceran juga gak ada” tegas Uun. “Alhamdulillah hari ini sudah ada dan kembali normal” pungkasnya. (*)
