JAKARTA, suarabayuangga.com – Kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menunjukkan tanda-tanda positif setelah pergantian kepemimpinan. Namun, kenaikan trust tersebut belum bisa menjadi tanda bahwa polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berakhir.
Justru sebaliknya, BGN kini menghadapi ujian yang lebih berat: membuktikan bahwa kepercayaan publik yang mulai tumbuh bukan sekadar efek pergantian pimpinan atau perubahan narasi komunikasi, melainkan lahir dari perbaikan nyata di lapangan.
Hal itu tergambar dalam riset Deep Intelligence Research (DIR) yang memantau percakapan publik pada 22 Juli hingga 3 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Riset tersebut menunjukkan pemberitaan mengenai Kepala BGN yang baru menjangkau sekitar 685 juta pembaca media arus utama. Dari keseluruhan percakapan yang dianalisis, 62,4 persen bernada positif, 35 persen negatif, dan 2,6 persen netral.
Namun, angka yang paling menarik sekaligus menjadi tantangan adalah munculnya sentimen trust sebesar 26 persen. Di saat yang sama, sentimen kemarahan tercatat turun menjadi 7,2 persen.
Direktur Riset dan Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menyebut kemunculan trust menjadi perkembangan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.
“Yang menarik, trust di sini mencapai 26 persen. Biasanya itu tidak pernah muncul,” kata Neni di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Bukan Berarti Kritik MBG Hilang
Kenaikan sentimen positif tersebut tidak serta-merta berarti publik telah menerima seluruh persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Riset DIR justru menunjukkan kritik publik mengalami perubahan arah. Jika sebelumnya perdebatan lebih banyak berkutat pada keberadaan atau penolakan terhadap program, kini tekanan publik semakin diarahkan pada bagaimana MBG dikelola.
Isu transparansi anggaran, pencegahan korupsi, kasus keracunan makanan, hingga keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah masih menjadi sorotan.
Dengan kata lain, publik tidak hanya bertanya apakah MBG harus berjalan, tetapi juga sejauh mana program dengan anggaran besar tersebut dikelola secara transparan, aman, dan akuntabel.
“Pemulihan institusi BGN harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses penegakan hukum, kondisi riil di lapangan, dan hasil investigasi kasus keracunan,” ujar Neni.
220 Ribu Unggahan, 776 Juta Interaksi
Besarnya perhatian publik terhadap MBG juga tercermin dari volume percakapan digital.
Selama periode riset, DIR mencatat sekitar 220 ribu unggahan, dengan sekitar 776 juta interaksi dan 9,9 juta engagement.
Angka tersebut menunjukkan MBG masih menjadi isu dengan daya jangkau dan daya tarik yang sangat besar di ruang digital.
Siswa, orang tua, sekolah, hingga pelaku usaha penyedia makanan berada langsung dalam ekosistem program tersebut. Setiap persoalan di lapangan karena itu berpotensi dengan cepat berubah menjadi isu nasional di media sosial.
Kondisi ini menjadi pedang bermata dua bagi BGN. Di satu sisi, komunikasi yang tepat dapat memperkuat kepercayaan. Namun di sisi lain, jika terdapat fakta di lapangan yang bertentangan dengan narasi resmi, sentimen negatif juga berpotensi kembali meledak.
Respons Cepat Belum Cukup
DIR menilai respons kepemimpinan baru BGN sejauh ini mendapatkan apresiasi. Inspeksi lapangan, respons terhadap kasus keracunan, serta penutupan SPPG yang dinilai bermasalah dipersepsikan sebagai langkah pembenahan.
Pernyataan Kepala BGN Sudaryono mengenai dirinya maupun keluarganya yang tidak memiliki SPPG juga disebut turut mendorong persepsi positif.
Namun, respons terhadap persoalan tidak boleh berhenti pada tindakan reaktif.
Tantangan sebenarnya adalah memastikan persoalan serupa tidak terus berulang. Penutupan SPPG bermasalah, misalnya, harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh mengenai bagaimana standar keamanan pangan, pengawasan, rantai pasok, hingga mekanisme pengadaan dijalankan.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui konferensi pers atau unggahan media sosial, tetapi melalui konsistensi antara apa yang dikatakan pemerintah dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.
BGN Masih dalam Posisi “Wait and See”
DIR mengingatkan bahwa trust sebesar 26 persen tersebut masih bersifat rentan.
Publik, menurut Neni, masih berada dalam posisi wait and see. Artinya, masyarakat memberikan kesempatan kepada pimpinan baru BGN untuk membuktikan janji dan komitmen pembenahan.
Kondisi itu membuat ruang kesalahan semakin sempit.
Sedikit saja muncul ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dengan realitas pelaksanaan MBG, sentimen negatif dapat kembali mendominasi percakapan publik.
“Kalau komunikasinya bagus tetapi faktanya berbeda, sentimen negatif akan meledak lagi di ruang publik,” tegas Neni.
Karena itu, BGN didorong tidak sekadar memperkuat komunikasi melalui Instagram dan TikTok, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar-benar berbasis data dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Komunikasi positif, menurut DIR, harus dibangun di atas transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar membentuk persepsi positif.
Trust Naik, Beban Pembuktian Makin Besar
Temuan DIR memang membuka peluang bagi BGN untuk memulihkan reputasinya. Namun, kenaikan trust juga sekaligus meningkatkan beban pembuktian bagi pimpinan baru.
Sebab, masyarakat kini bukan hanya menunggu narasi perubahan, tetapi menunggu bukti.
Apakah tata kelola anggaran MBG akan semakin transparan? Apakah kasus keracunan dapat ditekan? Apakah SPPG bermasalah benar-benar dibenahi? Apakah potensi konflik kepentingan dapat dicegah? Dan yang paling penting, apakah pengawasan program mampu berjalan efektif di tengah skala MBG yang sangat besar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah trust 26 persen benar-benar menjadi fondasi pemulihan BGN atau hanya menjadi sentimen sesaat setelah pergantian kepemimpinan.
Dengan sekitar 220 ribu percakapan digital dalam waktu kurang dari dua pekan, ruang publik telah menunjukkan satu hal: perhatian terhadap MBG belum surut.
Trust memang mulai naik. Tetapi ujian BGN sesungguhnya baru dimulai.
Kini, publik menunggu apakah perubahan kepemimpinan benar-benar diikuti perubahan tata kelola—atau hanya perubahan cara BGN berkomunikasi dengan masyarakat. (*)
