PROBOLINGGO, suarabayuangga.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo memberikan klarifikasi resmi terkait isu pemangkasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru ngaji sebesar 50 persen. DPRD memastikan kabar tersebut berlawanan dengan arah kebijakan anggaran yang tengah diperjuangkan legislatif.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjaga alokasi tersebut tetap utuh. Ia menegaskan hingga detik ini belum ada ketetapan resmi untuk memangkas anggaran yang menyentuh kesejahteraan guru tersebut, sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.
“Kami tegaskan, tidak ada kebijakan pemangkasan anggaran 50 persen seperti isu yang beredar. Justru kami di Banggar sedang berjuang supaya dana BOSDA dan honor guru ngaji tidak berkurang sedikit pun,” ujarnya saat menerima audiensi GP Ansor di ruang Komisi III, Rabu (6/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Shinta, dinamika pembahasan anggaran memang tengah berlangsung, termasuk adanya tekanan efisiensi di berbagai sektor. Namun, ia memastikan sektor pendidikan keagamaan menjadi perhatian khusus DPRD.
“Proses pembahasan masih jalan. Intinya, kami di Banggar berusaha keras menahan agar tidak ada potongan signifikan, apalagi buat guru ngaji yang jasanya sangat besar buat masyarakat,” tegasnya
Ia juga membuka ruang pengawalan publik agar proses penganggaran berjalan transparan. DPRD, kata dia, siap dikritisi sekaligus didukung dalam upaya mempertahankan anggaran tersebut.
“Silakan dikawal bersama. Kami terbuka, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan GP Ansor sepakat mengawal alokasi BOSDA dan honor guru ngaji pada dua momentum krusial, yakni Perubahan APBD (P-APBD) tahun berjalan serta pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyatakan pihaknya akan memastikan komitmen DPRD tersebut benar-benar terealisasi. Ia menegaskan, audiensi ini bukan akhir, melainkan awal pengawalan.
“Kami menghargai penjelasan dari DPRD. Tapi kami juga akan terus memantau sampai realisasinya jelas. Kalau belum terealisasi, kami akan tetap bersuara,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah mengambil kebijakan yang berpihak pada para guru, khususnya guru ngaji yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi dari DPRD, isu pemangkasan yang sempat memicu keresahan mulai mereda. Namun, publik masih menanti pembuktian pada pembahasan anggaran selanjutnya. (*)
