PROBOLINGGO – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menyoroti sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum berjalan maksimal. Evaluasi itu mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, Sabtu (11/7/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, mengatakan masih ada program yang perkembangannya dinilai berjalan di tempat. Karena itu, ia meminta OPD segera melakukan evaluasi menyeluruh agar penyusunan anggaran tahun depan benar-benar menghasilkan program yang lebih efektif.
Menurut Isah, setiap OPD perlu berani meninggalkan pola kerja yang sudah tidak relevan. Jika diperlukan, dinas juga diminta mencari cara dan gagasan baru agar program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang menjadi perhatian Komisi I adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. DPRD menilai fungsi perpustakaan tidak boleh lagi hanya berfokus pada penyediaan atau penambahan koleksi buku, tetapi juga harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat.
“Paradigmanya harus diubah. Perpustakaan bukan hanya gudang buku, tetapi bagaimana buku yang dimiliki benar-benar dimanfaatkan dan dibaca masyarakat,” kata Isah.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, mendorong adanya inovasi layanan perpustakaan di ruang publik. Salah satu usulan yang disampaikan adalah menghadirkan pojok baca digital di sejumlah ruang terbuka hijau, seperti alun-alun maupun taman kota, yang dilengkapi akses internet agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi cara untuk meningkatkan minat baca sekaligus memastikan rencana penambahan anggaran buku pada APBD 2027 memberikan manfaat yang nyata.
Dalam rapat tersebut, Komisi I juga melakukan pembahasan bersama sejumlah OPD mitra kerja, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari penyusunan KUA-PPAS APBD 2027. (*)
