PROBOLINGGO – Pembahasan R-APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap pemandangan umum fraksi. Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu malam (19/11/2025), Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah serta penguatan layanan publik yang berpihak pada masyarakat. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD itu dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Supriyanto, mewakili PDI Perjuangan, menjadi pembicara pertama yang menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan APBD 2026.
Menyoroti Postur Pendapatan dan Belanja
Dalam penjelasannya, ia memaparkan beberapa catatan strategis terkait struktur pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Nota Keuangan yang telah disampaikan wali kota sehari sebelumnya, pendapatan daerah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp938,581 miliar—yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp265,584 miliar serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah sebesar Rp672,996 miliar.
Sementara itu, belanja daerah tercatat sebesar Rp987,856 miliar. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menimbulkan defisit Rp49,275 miliar, yang rencananya akan ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tindak Tegas Wajib Pajak dan Retribusi
Di hadapan forum, PDI Perjuangan menyoroti hambatan yang menyebabkan realisasi PAD belum maksimal. Fraksi meminta pemerintah kota menjelaskan langkah konkret untuk menangani wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak patuh, termasuk mekanisme penegakan aturan serta koordinasi antarinstansi.
Fraksi menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak bisa sekadar bertumpu pada pajak dan retribusi. Optimalisasi aset daerah, penguatan peran BUMD, digitalisasi layanan publik, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi dianggap perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan.
Dana Transfer dan Pelayanan Publik
Dalam kesempatan itu, fraksi juga meminta penjelasan mengenai kesiapan pemerintah kota dalam memanfaatkan alokasi dana transfer tahun 2026. Termasuk upaya meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat program kesejahteraan masyarakat, dan memastikan efisiensi belanja sesuai arah kebijakan nasional.
PDI Perjuangan menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada risiko fiskal yang berpotensi muncul, seperti penurunan pendapatan transfer dari pusat serta tekanan inflasi, dan meminta penjelasan mengenai strategi mitigasi yang telah disiapkan.
Prioritas APBD: Kemiskinan, Kesehatan, Pengangguran
Fraksi menegaskan bahwa program prioritas dalam APBD 2026 harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendesak masyarakat, antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, serta pengurangan angka pengangguran.
Kelompok rentan termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak ditekankan harus mendapat porsi perhatian dalam penyusunan anggaran.
PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya analisis yang jelas terkait dampak anggaran terhadap layanan dasar, khususnya dukungan bagi guru ngaji, guru minggu, serta layanan kesehatan masyarakat.
Fraksi turut mendorong langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan warga secara luas. Pemberdayaan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik juga menjadi sorotan penting dalam penyampaiannya.
“Penguatan kelurahan itu mutlak, agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Supriyanto mengakhiri pemandangan umum fraksinya.
