PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta Pemerintah Kota Probolinggo mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar program tersebut dapat berjalan di daerah sendiri. DPRD juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas permanen segera dipersiapkan sehingga pelaksanaannya tidak tertinggal dari daerah lain.
Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Sosial, Bapperida, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), serta BPBD, Selasa (14/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, mengatakan pelaksanaan Sekolah Rakyat sempat direncanakan berlangsung di Kota Pasuruan. Namun, setelah dilakukan koordinasi oleh Dinas Sosial, kegiatan belajar akhirnya dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya siswa direncanakan belajar di Pasuruan, namun setelah dilakukan komunikasi oleh Kepala Dinas Sosial, akhirnya proses pembelajaran bisa dilaksanakan di Kota Probolinggo. Ini merupakan langkah yang sangat positif,” kata Muchlas.
Menurutnya, Komisi III sebelumnya juga telah meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program tersebut. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah segera menyiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Gedung Asem agar program tersebut dapat berkembang sesuai rencana.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Komisi III juga menyoroti usulan kenaikan insentif bagi guru ngaji pada APBD 2027. DPRD menilai kenaikan yang diusulkan masih belum memenuhi harapan sehingga perlu diperjuangkan kembali dalam pembahasan anggaran.
“Memang ada kenaikan untuk guru ngaji pada tahun 2027, tetapi belum begitu signifikan. Nanti akan kami perjuangkan melalui rekomendasi Komisi III agar bisa ditingkatkan lagi,” ujar Muchlas.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 untuk memastikan program-program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat mendapat dukungan anggaran yang memadai. (*)
