PROBOLINGGO, Suarabayuangga.com
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kota Probolinggo merekomendasikan lima poin kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar audensi dengan Walikota Probolinggo, Jumat (21/8/2026). Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua GAPEMBI Nur Fathur Rachman alias Gus nur, menyampaikan, ada sejumlah persoalan yang masih dihadapi mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari perizinan hingga komunikasi publik antara lain:
Pertama, persoalan perizinan dan administrasi. GAPEMBI meminta adanya pendampingan dalam pemenuhan sejumlah persyaratan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta persyaratan teknis lainnya. Kedua, ketersediaan bahan baku lokal. GAPEMBI menilai pasokan sejumlah bahan pangan belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas dan harga bahan baku untuk kebutuhan MBG. Ketiga, penguatan koordinasi antar-OPD. GAPEMBI mengusulkan adanya layanan terpadu atau satu loket khusus pengurusan administrasi MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keempat, pendampingan teknis bagi mitra dan SPPG. GAPEMBI mendorong Satgas MBG lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).Kelima, penguatan komunikasi publik. GAPEMBI menilai pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan MBG perlu terus diperkuat agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat menghambat program.
Lebih lanjut, Gus nur menambahkan bahwa hasil kelima rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan GAPEMBI. Organisasi ini menegaskan dukungannya terhadap program MBG. “Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keamanan pangan, standar gizi, kelengkapan administrasi, kualitas bahan baku, serta kenyamanan masyarakat sekitar,” jelasnya
Pendampingan juga diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan teknis, termasuk kondisi lingkungan sekitar SPPG, sekaligus memberikan solusi sebelum persoalan berkembang menjadi keluhan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian karena dalam perkembangan terbaru, GAPEMBI juga turun langsung menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas salah satu SPPG di Jalan Mastrip, Gang Ukiran, Kelurahan Kedopok. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan aktivitas operasional dan kondisi lingkungan sekitar dapur.
Sebelumnya, GAPEMBI juga aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo. Data terbaru yang disampaikan GAPEMBI menyebutkan terdapat 33 dapur SPPG, dengan sekitar lima hingga tujuh dapur yang saat itu belum kembali beroperasi setelah masa libur sekolah. Dengan penguatan koordinasi, pengawasan, dan pendampingan, GAPEMBI berharap program MBG di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih tertib, transparan, aman, serta memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.(Lsh/Reb)
