Suarabayuangga.com, – Soal nasib 1.746 PTT di Kota Probolinggo yang tidak masuk database BKN, membuat mantan Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, ingin melibatkan dirinya secara langsung dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun pihak Pansus PPPK DPRD menolak, karena tidak mau menimbulkan resistensi dalam upayanya.
Ketua Pansus Sibro Malisi menjelaskan, pihaknya tidak mau membawa persoalan, gagal masuknya data base non ASN di Kota Probolinggo ini, dengan melibatkan salah satu pasangan calon (Paslon).
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Habib Hadi Zainal Abidin, yang dengan terbuka, meminta agar diundang, namun sejak awal, pansus tidak ingin Mengaitkan persoalan PPPK ini ke ranah politik praktis,” terangnya, pada rabu (6/11/2024) sore, melalui pesan whatsapp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sibro, sebagian warga Kota Probolinggo, saat ini sedang bersedih, dan masih berproses. Agar nasib dari 1.746 PTT yang tidak masuk data base tersebut, bisa terselamatkan dari proses Alih Daya.
“Akan kami pertimbangkan, setelah Pilkada 2024 jika memang perlu kami butuhkan keterangannya,” kata Sibro
Sebelumnya, muncul pernyataan Mantan Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yang menyatakan dirinya bersedia diundang di dalam sidang pansus, terkait kasus nasib 1.746 PTT di Kota Probolinggo.
“Ijinkan saya menanggapi beberapa hal, yang saat ini sedang trending, dan banyak isu diluar sana, yang seakan akan menggiring opini tentang saya, padahal isu tentang saya itu tidak benar adanya,” ucap Habib dalam pernyataannya di akun instagram @handaledukasi.
“Saya paham, dengan kekhawatiran rekan – rekan PTT saat ini, saya mengerti kalian semua, marah, kecewa, bahkan ada yang berputus asa, tentang ketidakpastian hasil PPPK Kota Probolinggo,” imbuhnya.
“Tapi ketahui, selama saya menjabat, saya sangat memperjuangkan rekan – rekan semuanya, maka dari itu, saya mengharapkan kepada yang terhormat, Pansus untuk berkenan menghadirkan saya dalam sidang bersama kasus PPPK Kota Probolinggo, karena ini menyangkut nasib orang banyak, saya ingin persoalan ini segera selesai dan jelas, sehingga teman – teman PTT di Kota Probolinggo paham, dengan apa yang mereka hadapi,” tandasnya.
di sisi lain Walikota Lira Kota Probolinggo, menyatakan sangat prihatin terkait nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada anggota Pansus untuk bekerja. LSM LIRA Kota Probolinggo siap mengawal dengan harapan persoalan terkait nasib tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) ini menjadi terang benderang.
“Kepada rekan-rekan anggota Pansus jangan takut kepada siapa pun, teruslah bekerja sehingga nasib 1.746 tenaga honorer ini bisa terselamatkan dan kami akan kawal kasus ini sepenuhnya,” kata Louis Hariona.(Red)
