PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo mulai disorot. Bukan soal distribusi makanan, melainkan proses rekrutmen tenaga di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum menyentuh masyarakat sekitar lokasi operasional.
Di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak dilibatkan sebagai relawan maupun tenaga pendukung dapur MBG. Padahal, dapur tersebut berdiri dan beraktivitas di lingkungan mereka sendiri.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, beberapa pemuda dari wilayah sekitar—termasuk dari Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, serta kawasan Kanigaran—telah mengikuti tahapan seleksi. Namun hasilnya tidak sesuai harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah sampai tahap kedua, tapi tidak lolos,” ungkap seorang pemuda yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (4/3/2026).
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar lolos atau tidak lolos seleksi. Mereka mempertanyakan sejauh mana komitmen pengelola dalam memprioritaskan masyarakat lokal. Harapan mereka sederhana: program nasional yang hadir di lingkungan tempat tinggal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Probolinggo, Riyadhus Sholihin, menegaskan bahwa dalam petunjuk teknis MBG terdapat ketentuan untuk mengutamakan warga di sekitar dapur operasional.
“Kalau memang ada aturan prioritas untuk warga sekitar, itu harus dijalankan. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan berbeda dengan juknis,” ujarnya.
Ia meminta ada evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian, sekaligus mendorong transparansi dalam proses seleksi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun di tingkat lokal, ekspektasi masyarakat berkembang lebih luas: keberadaan dapur MBG diharapkan tidak hanya menghadirkan manfaat sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi lingkungan.
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola SPPG di Kota Probolinggo terkait mekanisme seleksi maupun komposisi tenaga kerja yang direkrut.
Minimnya informasi tersebut membuat polemik terus bergulir dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program nasional di daerah. (Rfl)
