PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo kembali menjadi perhatian. Di tengah upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, sinergi dengan berbagai pihak terus didorong agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (Gapembi) Kota Probolinggo bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo, Senin (10/8/2026) sore.
Kepala Kejari Kota Probolinggo, Lilik Setiyawan, mengatakan dirinya menerima kunjungan audiensi dari Gapembi Kota Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengetahui bahwa dirinya ditunjuk sebagai dewan pembina Gapembi berdasarkan surat keputusan (SK) organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada hari ini, Senin (10/8/2026) sore, kami menerima kunjungan audiensi Gapembi Kota Probolinggo. Ternyata di dalam SK saya ditunjuk sebagai dewan pembina,” kata Lilik.
Menurutnya, Kejari Kota Probolinggo siap memberikan dukungan terhadap program yang digagas pemerintah, khususnya program yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami tentunya sepakat untuk mendukung program ini. Tentunya ke depan, program-program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa menjadi program yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Lilik menyebut, dalam audiensi tersebut banyak hal yang dibahas bersama Gapembi. Kejaksaan, kata dia, berkomitmen mendukung pelaksanaan program sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
“Tadi banyak sekali yang disampaikan kepada kami, dan kami berkomitmen mendukung dengan tenaga dan sesuai dengan tugas kami,” imbuhnya.
Gapembi Pastikan MBG Tetap Mengacu Juknis BGN
Sementara itu, Ketua Gapembi Kota Probolinggo Nur Fathur atau yang akrab disapa Gus Nur mengatakan, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama untuk menyukseskan program prioritas pemerintah.
“Hari ini Gapembi Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan audiensi bersama Kejari Kota Probolinggo. Harapan kami, dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto yang merupakan program prioritas, kita bisa bekerja sama agar program MBG ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik,” kata Gus Nur.
Ia juga menanggapi isu mengenai kemungkinan program MBG diganti dengan pemberian uang tunai kepada penerima manfaat.
Menurut Gus Nur, hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada petunjuk teknis (juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlaku.
“Terkait isu MBG yang akan diganti dengan uang tunai, sampai hari ini kita mengacu pada juknis yang masih berlaku dari BGN. Jadi, masih belum ada perubahan itu,” jelasnya.
Gus Nur menegaskan, BGN masih melakukan berbagai pembenahan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk meningkatkan kualitas layanan dan penyajian makanan bagi anak-anak.
“BGN masih terus melakukan perbaikan di satuan pelayanan gizi di setiap SPPG agar selalu memperbaiki kualitas dalam rangka menyajikan dan memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia,” katanya.
33 Dapur SPPG di Kota Probolinggo
Di sisi lain, operasional dapur SPPG di Kota Probolinggo juga belum sepenuhnya kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir.
Gus Nur menyebut, sejumlah dapur sudah kembali aktif melayani program MBG. Namun, masih terdapat beberapa dapur yang belum beroperasi karena menunggu petunjuk dari BGN.
“Di Kota Probolinggo sendiri ada 33 dapur. Yang belum beroperasi sekitar lima sampai tujuh dapur saja,” ungkapnya.
Menurutnya, sebagian dapur tersebut sebenarnya telah memiliki kepala gizi. Namun, operasionalnya masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN.
“Ada sebagian dapur yang belum beroperasi, meskipun sudah ada kepala gizi. Untuk beroperasi masih menunggu petunjuk dari BGN,” ujarnya.
Terkait dapur SPPG yang ditemukan memiliki persoalan atau melakukan pelanggaran, Gus Nur mengatakan penanganannya tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap koordinasi antara Gapembi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan tujuan utama program, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. (*)
