PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Gelombang protes mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo di depan Kantor Wali Kota, Selasa (5/5/2026), berubah panas. Massa yang datang membawa sederet tuntutan itu terlibat ketegangan dengan aparat saat mendesak Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, turun langsung menemui mereka.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa berusaha mendekat ke halaman kantor. Aparat kepolisian yang berjaga membuat barikade, memicu aksi dorong di tengah teriakan tuntutan yang terus menggema.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota akhirnya muncul didampingi Wakil Wali Kota Ina Buchori, setelah dijemput Kapolres Probolinggo. Namun momen tersebut tidak meredakan suasana. Penolakan dr. Aminuddin untuk membaca dan menandatangani fakta integritas yang dibawa mahasiswa justru menyulut kekecewaan. Sorakan hingga cibiran pun tak terbendung dari barisan massa aksi.
PMII dalam aksinya mengusung lima isu yang mereka anggap krusial dan mendesak. Mulai dari dugaan pemalsuan sertifikat manajemen Perumdam, kebijakan pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran, penghapusan BOSDA, pemangkasan gaji guru, hingga lamanya penerbitan SK bagi tenaga pendidik.
Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menilai deretan persoalan itu bukan hal sepele, melainkan gambaran arah kebijakan yang dinilai menjauh dari kepentingan masyarakat kecil.
“Kami melihat ada masalah serius dalam keberpihakan kebijakan publik. Pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan diabaikan, PMII siap memperluas gerakan.
“Kami akan konsolidasikan kekuatan yang lebih besar. Ini bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan dan hak masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti sikap Wali Kota selama aksi berlangsung yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap massa.
“Ketika rakyat menunggu komitmen, yang muncul justru penolakan. Fakta integritas tidak dibaca, duduk bersama massa pun tidak dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyatakan bahwa isu-isu yang disuarakan mahasiswa pada dasarnya telah ditangani pemerintah.
Ia menyebut program BOSDA tengah dalam proses penyempurnaan sistem agar lebih tepat sasaran. Sementara untuk gaji guru, termasuk guru ngaji, Pemkot sedang merancang pola pemerataan sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Kami ingin tidak ada lagi perbedaan yang terlalu jauh dalam penerimaan. Semua sedang kami petakan agar lebih adil,” jelasnya.
Soal pengadaan mobil dinas, ia menegaskan persoalan tersebut sudah rampung. Menanggapi rencana aksi lanjutan, dr. Aminuddin memilih tidak mempermasalahkan.
“Silakan saja kalau ingin menyampaikan aspirasi lagi. Itu hak mereka,” ujarnya singkat. (*)
