PROBOLINGGO, Suarabayuangga.com
DPC GAPEMBI Kota Probolinggo menggelar audiensi bersama Wali Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah masukan dan persoalan yang dihadapi mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Upaya tersebut sebagai langkah nyata memperkuat sinergitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis khususnya di wilayah Kota Probolinggo.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyambut baik audiensi tersebut. Orang nomor satu dijajaran Pemkot Probolinggo tersebut berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut dapat segera solid dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran program makanan bergizi di Kota Probolinggo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program MBG yang berjalan baik diharapkan turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo. “Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Penasehat DPC GAPEMBI Kota Probolinggo Abdul Haris mengatakan, bahwa kehadiran GAPEMBI diarahkan untuk mendukung program pemerintah sekaligus memberikan kontribusi positif bagi para pengusaha lokal. Ini arahnya untuk melaksanakan program pemerintah sesuai dengan yang diharapkan Presiden Prabowo memberikan kontribusi yang positif bagi masing-masing pengusaha yang ada di Kota Probolinggo.
“Kami menekankan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha bukan bertujuan mematikan usaha yang sudah ada, melainkan memberikan arahan agar seluruh pihak dapat bersama-sama membangun dan dan menyukseskan program MBG,” ungkapnya.
Ketua DPC GAPEMBI Kota Probolinggo Nur Fathur Rahman menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mempercepat kolaborasi dan sinergi dalam menyukseskan program MBG. “Alhamdulillah hari ini kami diterima oleh Bapak Wali Kota Probolinggo. Audiensi ini sebagai bentuk komitmen kami dalam rangka akselerasi kolaborasi dan sinergi untuk suksesnya program MBG yang ada di Kota Probolinggo,” ungkapnya.
Sementara Dewan Pakar DPC GAPEMBI Kota Probolinggo Louis Hariona menyoroti pentingnya pengawasan kualitas makanan, kandungan gizi, pengelolaan limbah, serta sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi persoalan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Louis juga mendorong adanya penelitian dan pengambilan sampel secara berkala untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. “Yang menjadi persoalan utama di tengah masyarakat adalah jangan sampai keracunan menjadi persoalan. Perhatian kita terhadap kandungan kalori juga harus serius,” jelasnya.
Louis menilai limbah dari pelaksanaan MBG dapat dikaji lebih lanjut agar memiliki nilai ekonomi. Dengan penelitian yang tepat, limbah tersebut berpotensi diolah menjadi pupuk organik dan pada akhirnya dapat mendukung ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Pria berpostur tinggi tegap tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam sosialisasi MBG. Selama ini informasi negatif mengenai program tersebut lebih banyak beredar di masyarakat sehingga perlu ada komunikasi publik yang lebih aktif untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme pelaksanaan MBG.
GAPEMBI juga mendorong agar bahan baku program MBG sebanyak mungkin melibatkan produk lokal. Dengan penguatan pemasok lokal, keberadaan dapur MBG di Kota Probolinggo diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha setempat. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal serta mendukung lahirnya sumber daya manusia Kota Probolinggo yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Untuk diketahu i DPC GAPEMBI Kota Probolinggo juga menyampaikan lima poin utama yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal. Pertama terkait perizinan dan administrasi yang dinilai masih lambat atau belum jelas, khususnya mengenai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sejumlah persyaratan teknis lainnya.
GAPEMBI berharap adanya toleransi maupun diskresi dalam batas ketentuan yang berlaku agar proses pengurusan tidak menyulitkan para mitra. GAPEMBI juga meminta kejelasan mengenai sertifikat halal, penyelia halal, serta mekanisme kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kedua, mengenai ketersediaan pemasok lokal yang belum stabil. Kondisi tersebut membuat kualitas dan harga bahan baku, terutama buah-buahan segar, kerap berubah. GAPEMBI menyebut telah melakukan survei di Pasar Gotong Royong (GR) dan Pasar Niaga sebagai bahan masukan untuk mencari solusi penguatan rantai pasok lokal.
Ketiga, GAPEMBI menyoroti koordinasi antar-OPD yang dinilai masih perlu diperkuat. Mitra MBG selama ini harus berhubungan dengan sejumlah instansi secara terpisah untuk mengurus berbagai izin dan rekomendasi. Karena itu, GAPEMBI mengusulkan adanya layanan satu pintu khusus perizinan MBG, seperti konsep pelayanan pada Samsat.
Keempat, diperlukan pendampingan teknis bagi mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh standar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dipenuhi tanpa menghambat operasional. GAPEMBI juga berharap satuan tugas lebih intensif turun ke lapangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan.
Kelima, menyangkut persepsi dan informasi di tengah masyarakat. GAPEMBI menilai perlu adanya sosialisasi yang lebih masif untuk meluruskan kesalahpahaman terkait program MBG. Untuk itu, keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Probolinggo dinilai penting dalam membangun branding serta kampanye mengenai manfaat MBG.(Lsh/Reb)
