PROBOLINGGO – Proses hukum terhadap Kepala Desa (Kades) Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, berinisial SO, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo resmi menahan SO bersama seorang perangkat desa berinisial DB usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.
Penahanan dilakukan pada Rabu (22/7/2026) setelah kedua tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan di Kantor Kejari Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, SO dan DB akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kraksaan selama proses hukum berlangsung.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik E. Purwanto, membenarkan pelaksanaan penahanan tersebut. Menurutnya, masa penahanan awal ditetapkan selama 20 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penahanan akan dilakukan 20 hari ke depan sejak hari ini dan akan kami titipkan di Rutan Kraksaan,” ujar Taufik, pada kamis (23/7/2026) siang melalui pesan singkat.
Ia menjelaskan, penahanan dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan status tersangka terhadap keduanya dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Dedi Widiyanto (23), warga Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura.
Meski demikian, Kejari belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai materi perkara. Penyidik masih memfokuskan proses pada pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka.
“Untuk lain-lainnya nanti akan kami sampaikan lagi. Karena sekarang masih fokus ke pemeriksaan lanjutan. Intinya mulai hari ini keduanya ditahan,” kata Taufik.
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diajukan korban pada Maret 2026. Dalam laporannya, Dedi menuduh Kades SO dan perangkat desa DB telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap dirinya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden tersebut dipicu dugaan pelanggaran aturan desa dan adat setempat. Korban disebut sedang memuat hasil panen kentang pada malam hari, aktivitas yang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Desa Ngadisari.
Kini, dengan resmi ditahannya kedua tersangka, penanganan perkara memasuki tahap penuntutan. Kejari Kabupaten Probolinggo memastikan proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
