PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Kenaikan anggaran operasional DPRD Kabupaten Probolinggo hingga mencapai sekitar Rp83 miliar pada tahun 2026 menuai sorotan tajam dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, belanja legislatif justru dinilai bergerak berlawanan arah.
Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD. Ia meminta efisiensi menjadi agenda utama dalam Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
Menurut Salam, anggaran DPRD yang pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar, kini melonjak menjadi sekitar Rp83 miliar. Kenaikan tersebut dinilai sulit diterima publik ketika hampir seluruh perangkat daerah diminta melakukan penghematan belanja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi di semua sektor, justru anggaran operasional DPRD meningkat cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian dan perlu dijelaskan kepada masyarakat,” kata Salamul Huda.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan kedewanan, mulai dari kunjungan kerja, reses, pengadaan hingga kebutuhan operasional lainnya. Namun, menurutnya, sebagian pos belanja masih sangat mungkin untuk ditekan tanpa mengganggu fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.
LIRA tidak meminta penghapusan kegiatan dewan, tetapi menilai pengurangan anggaran operasional merupakan langkah yang lebih tepat di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang masih besar.
“Kunjungan kerja, reses dan kegiatan dewan tetap diperlukan. Yang kami dorong adalah pengurangan anggaran yang tidak terlalu mendesak agar ada ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas,” ujarnya.
Salam menegaskan, hasil efisiensi seharusnya diarahkan pada sektor yang dampaknya lebih dirasakan masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pasalnya, hingga kini masih banyak ruas jalan dan fasilitas publik di Kabupaten Probolinggo yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, masyarakat akan lebih merasakan manfaat APBD apabila anggaran digunakan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur daripada membiayai belanja operasional yang terus membengkak.
“Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan penghematan. Anggaran yang bisa dihemat sebaiknya dialihkan untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” tegasnya.
LSM LIRA menyatakan akan terus mengawal pembahasan perubahan anggaran dan APBD tahun 2027 agar kebijakan efisiensi tidak hanya diterapkan kepada organisasi perangkat daerah, tetapi juga menyentuh lembaga legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik agar penggunaan APBD lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur yang selama ini masih menjadi salah satu kebutuhan utama di Kabupaten Probolinggo. (*)
