PROBOLINGGO, SuaraBayuangga.com – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan aspirasi serta kritik terkait kebijakan anggaran dan pembangunan di Kota Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut, GP Ansor menyoroti efisiensi penggunaan APBD dan transparansi pembangunan fisik di lapangan.
Arif Mashudi, salah satu pengurus PC GP Ansor Kota Probolinggo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembangunan yang terkesan mendadak dan tidak bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan tugu batas kota senilai hampir setengah miliar rupiah yang pengerjaannya sempat molor, serta proyek Pujasera yang dinilai kurang perencanaan matang meski telah menelan anggaran miliaran rupiah.
”Kami melihat birokrasi sangat cerdik dalam menyembunyikan kegiatan-kegiatan kecil di OPD yang sebenarnya tidak memberikan manfaat nyata, seperti anggaran aplikasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Padahal, anggaran tersebut bisa diefisiensi untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Arief Mashudi. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengadaan Tossa di tingkat RW yang banyak tidak terpakai sesuai fungsinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, SE., mengapresiasi kehadiran GP Ansor sebagai fungsi kontrol sosial. Namun, ia juga membeberkan realita mengenai keterbatasan kewenangan DPRD dalam menjaga konsistensi anggaran yang telah disepakati.
”Pemerintah kota atau Walikota memiliki kewenangan berdasarkan peraturan pusat untuk mengubah APBD yang telah disepakati tanpa persetujuan DPRD, melainkan hanya berupa pemberitahuan,” jelas Syntha. Hal ini membuat posisi DPRD seringkali lemah dalam mengawal anggaran hingga tahap pelaksanaan akhir.
Terkait isu dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), pimpinan DPRD menjelaskan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebesar 19 miliar rupiah untuk sektor pendidikan, sehingga nilai BOSDA tahun 2025 tidak memungkinkan untuk kembali ke angka 29 miliar rupiah seperti sebelumnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan telah berupaya memasukkan rekomendasi-rekomendasi strategis, termasuk mengembalikan insentif guru ngaji menjadi Rp500.000 dalam saran Badan Anggaran (Banggar).
GP Ansor berharap DPRD ke depan dapat lebih jeli dan cerdas dalam mengawasi birokrasi agar arah pembangunan kota benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar pemborosan anggaran di tingkat dinas.
