Masda Putri Amelia: Kinerja Pemkot Tak Cukup Diukur dari Serapan Anggaran

- Jurnalis

Kamis, 23 April 2026 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Probolinggo, Masda Putri Amelia, menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan program jika tidak diikuti hasil nyata di lapangan.

“Indikator keberhasilan pemerintah daerah itu tidak hanya dilihat dari angka saja, misalnya realisasi mencapai 90 atau 100 persen. Tetapi, bagaimana pemerintah daerah bisa menjawab keluhan dan permasalahan yang ada di masyarakat melalui pelayanan yang maksimal,” ujarnya dalam rapat evaluasi di Gedung DPRD.

Masda mengakui, capaian kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 patut diapresiasi. Namun demikian, ia memberikan perhatian khusus pada ketepatan perencanaan serta realisasi program agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai hanya sekadar menganggarkan saja, tapi dari segi output-nya tidak ada. Kita harus melihat apa yang menjadi program prioritas dan bagaimana realisasinya di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi LKPJ ini harus dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan ke depan. Menurutnya, hasil pembahasan tidak boleh berhenti sebagai laporan, melainkan harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih baik.

“Evaluasi LKPJ 2025 ini harus menjadi pijakan kuat untuk tahun 2026 dan seterusnya, agar kesalahan yang sama tidak terulang,” lanjutnya.

Lebih jauh, Masda menjelaskan bahwa pembentukan Pansus LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.

“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab terhadap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perbaikan ke depan menjadi fokus utama dalam proses evaluasi ini,” tutupnya.

Melalui pembahasan ini, DPRD Kota Probolinggo diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang. (*)

Berita Terkait

Wabup Ra Fahmi Dorong Alumni HMI Optimalkan Potensi SDM Demi Kemajuan Probolinggo
Evaluasi LKPJ 2025: DPRD Soroti Kondisi Fasilitas RSUD Ar Rozi
Polres Probolinggo Kota Tingkatkan Pengamanan Guna Cegah Aksi Begal
DPRD Soroti Efisiensi Anggaran, TPP ASN dan Pelayanan Perizinan Jadi Catatan
Patroli Dini Hari Gagalkan Aksi Curanmor Sapi di Kota Probolinggo, Pelaku Bersenjata Kabur ke Sawah
Harga Melambung, Stok Menipis: Pertamina Buka Suara Soal Kelangkaan Bright Gas
Kapal Terbakar di PPI Mayangan Kota Probolinggo, Api Nyaris Lahap KM Gracias
Pansus DPRD Probolinggo Rampungkan LKPJ 2025, Data Akan Diuji di Lapangan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 12:57 WIB

Wabup Ra Fahmi Dorong Alumni HMI Optimalkan Potensi SDM Demi Kemajuan Probolinggo

Kamis, 23 April 2026 - 09:25 WIB

Masda Putri Amelia: Kinerja Pemkot Tak Cukup Diukur dari Serapan Anggaran

Kamis, 23 April 2026 - 08:51 WIB

Evaluasi LKPJ 2025: DPRD Soroti Kondisi Fasilitas RSUD Ar Rozi

Kamis, 23 April 2026 - 01:50 WIB

Polres Probolinggo Kota Tingkatkan Pengamanan Guna Cegah Aksi Begal

Rabu, 22 April 2026 - 17:07 WIB

DPRD Soroti Efisiensi Anggaran, TPP ASN dan Pelayanan Perizinan Jadi Catatan

Berita Terbaru

Probolinggo

Evaluasi LKPJ 2025: DPRD Soroti Kondisi Fasilitas RSUD Ar Rozi

Kamis, 23 Apr 2026 - 08:51 WIB