google.com, pub-8538472729161827, DIRECT, f08c47fec0942fa0

 

Anggaran Tak Terserap Maksimal, DPRD Probolinggo Soroti Kinerja OPD

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2026 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota terkait pelaksanaan APBD tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada Senin (30/03/2026) ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Isah Junaidah, dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja.

Dalam rapat tersebut, perhatian utama tertuju pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Dispendukcapil Kota Probolinggo, Rachmadeta Antariksa, menjelaskan bahwa total anggaran yang dikelola sebesar Rp6,4 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai sekitar 87 persen atau sekitar Rp5,6 miliar.

Sementara itu, masih terdapat sisa anggaran atau Silpa sekitar Rp829 juta. Hal ini terjadi karena beberapa kendala, terutama pada belanja pegawai.

“Realisasi belanja pegawai sekitar 85 persen. Ini karena ada beberapa ASN yang sudah pensiun, sementara penggantinya belum ada, sehingga anggaran gaji dan tunjangan tidak terserap,” jelasnya.

Saat ini, Dispendukcapil didukung oleh 54 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat realisasi anggaran yang sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 89 persen dari total anggaran Rp7,1 miliar, atau sekitar Rp6,3 miliar yang berhasil digunakan.

Dinas ini menjalankan program di bidang perpustakaan dan kearsipan, mulai dari pembinaan perpustakaan hingga pengelolaan arsip.

Meski demikian, sisa anggaran juga masih terjadi, terutama pada belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp663 juta. Saat ini, dinas tersebut memiliki 41 pegawai.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih tepat dan pelayanan publik yang tetap optimal.

Ia berharap pembahasan LKPJ ini bisa menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran ke depan lebih baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Berita Terkait

Bupati Probolingo Minta Audit Menyeluruh Pelayanan Rumah Sakit
Sampaikan Pesan Sosial, Bupati Haris Apresiasi Karya Peserta Kompetisi Mural
DPRD Kota Probolinggo Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Raperda Eksekutif
Ambisi Besar Tarung Derajat Kota Probolinggo: Dari Pembinaan Pelatih Menuju Tuan Rumah Kejurprov
Pawai Budaya Hari Jadi Ke 667 Kota Probolinggo Perkuat Identitas Dan Kebanggaan Budaya Daerah
Perkuat Sinergitas Dan Pelayanan Publik, Pemkot Probolinggo Hibahkan Tanah Ke Kantor Pertanahan Kota Probolinggo
Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun Bantah Terlibat Praktik Dugaan Penjualan Pita Cukai Rokok
Nama Anak dan Sanggar Terdampak Video Viral, Keluarga Tempuh Jalur Hukum
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 18:00 WIB

Bupati Probolingo Minta Audit Menyeluruh Pelayanan Rumah Sakit

Selasa, 15 September 2026 - 07:23 WIB

Sampaikan Pesan Sosial, Bupati Haris Apresiasi Karya Peserta Kompetisi Mural

Senin, 14 September 2026 - 18:21 WIB

DPRD Kota Probolinggo Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Raperda Eksekutif

Senin, 14 September 2026 - 12:08 WIB

Pawai Budaya Hari Jadi Ke 667 Kota Probolinggo Perkuat Identitas Dan Kebanggaan Budaya Daerah

Minggu, 13 September 2026 - 10:59 WIB

Perkuat Sinergitas Dan Pelayanan Publik, Pemkot Probolinggo Hibahkan Tanah Ke Kantor Pertanahan Kota Probolinggo

Berita Terbaru

Bupati Haris saat melakukan kunjungan ke RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo menindaklanjuti viralnya kasus pelayanan rumah sakit.

Probolinggo

Bupati Probolingo Minta Audit Menyeluruh Pelayanan Rumah Sakit

Rabu, 16 Sep 2026 - 18:00 WIB