PROBOLINGGO, – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo, Rabu (29/10/2025).
RDP tersebut membahas progres sejumlah proyek strategis di daerah yang dinilai belum berjalan maksimal, terutama pembangunan Gedung Inspektorat, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, dan proyek Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Sumbertaman.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD itu, Dinas PUPR memaparkan bahwa sebagian besar proyek tahun anggaran 2025 menunjukkan progres positif, seperti revitalisasi Alun-alun dan pembangunan fasilitas di beberapa pondok pesantren. Namun, ada juga proyek yang mengalami kendala cukup serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa hambatan utama yang terjadi berasal dari sisi keuangan rekanan pelaksana.
“Dari hasil evaluasi kami, penyebab utama keterlambatan pekerjaan adalah lemahnya kemampuan keuangan dari perusahaan pelaksana. Banyak material yang harus dibayar di muka, sedangkan mereka tidak memiliki dana cukup. Padahal dalam aturan LPSE, kemampuan keuangan tidak boleh menjadi kriteria penilaian tender,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan Dinas PUPR bersama Inspektorat dan bagian hukum akan mengkaji kemungkinan regulasi baru untuk memastikan aspek finansial calon penyedia bisa diverifikasi lebih ketat sebelum kontrak ditetapkan.
Selain itu, Rini juga menyoroti proyek preservasi Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman, yang merupakan program dari Kementerian PUPR. Proyek tersebut mencakup perbaikan drainase, pengaspalan, serta pembangunan trotoar.
“Kami banyak menerima masukan dari masyarakat dan media. Nanti akan ada forum lanjutan antara PUPR, Komisi III, dan pelaksana proyek dari pusat agar ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih jelas. Termasuk penggantian pohon yang ditebang serta penanganan kerusakan yang muncul,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya memberi perhatian serius terhadap sejumlah proyek yang dinilai di bawah standar.
“Setelah kami dalami, ternyata ada tiga proyek yang jadi fokus utama karena progresnya jauh dari target, yakni pembangunan rumah dinas wakil wali kota, gedung inspektorat, dan pondok pesantren Mambaul Ulum. Kami ingin memastikan semuanya bisa diselesaikan sesuai komitmen,” ungkap Muchlas.
Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil pihak ketiga atau kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan terkait kendala teknis maupun keuangan yang dihadapi selama proses pembangunan.
“Kami ingin mendengar langsung komitmen mereka. Karena bagaimanapun, proyek ini menyangkut kepentingan publik dan kualitas tata kota. Apalagi beberapa proyek menggunakan dana pusat yang pelaksanaannya berdampak langsung ke masyarakat Probolinggo,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III juga memberikan catatan khusus terkait penggantian pohon yang ditebang dalam proyek preservasi jalan serta peningkatan pengawasan mutu bahan bangunan.
Muchlas berharap koordinasi lintas pihak dapat mempercepat penyelesaian proyek tanpa mengorbankan kualitas dan estetika kota.
“Kami tidak ingin pekerjaan ini asal selesai. Harus ada tanggung jawab, transparansi, dan jaminan bahwa hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
