PROBOLINGGO – PT Bromo Tirta Lestari (BTL), produsen air mineral merek Alamo, mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo. Kritik tersebut mencakup dua hal utama, yakni kewajiban pembuatan sumur resapan serta minimnya kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat sekitar.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al Fatih, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pihaknya. Berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), PT BTL seharusnya membangun sedikitnya 110 sumur resapan berkapasitas 10 meter kubik per unit. Namun, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan jumlahnya masih jauh dari ketentuan.
“Pihak Alamo sudah menyatakan siap, dan tahun ini berkomitmen membangun 10 sumur resapan sebagai langkah awal pemenuhan kewajiban,” ujar Al Fatih, Jumat (15/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan lingkungan, Al Fatih juga menilai pelaksanaan CSR perusahaan belum terintegrasi dengan program pemerintah daerah.
“Mereka memang punya beberapa program pemberdayaan, tapi arahnya belum sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih baik,” tambahnya.
Komisi III pun memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pemenuhan kewajiban sumur resapan sesuai dokumen UKL-UPL, rekonsiliasi data Pajak Air Tanah (PAT) antara catatan flowmeter dan penjualan, serta penagihan pajak reklame Alamo yang masih tertunggak.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (13/8/2025), anggota Komisi III, Deni Ilhami, juga menyoroti kualitas Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Alamo.
“Saya minum ini (Alamo) hanya demi menghormati yang menyajikan. Terus terang, kalau dibandingkan merek lain, rasanya berbeda. Meski disebut kualitas ekspor, menurut saya jujur saja rasanya kurang enak,” ujarnya tegas.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT Bromo Tirta Lestari belum memberikan tanggapan terkait minimnya kontribusi CSR perusahaan terhadap warga sekitar.
