PROBOLINGGO – Isu dugaan pungutan liar (pungli) yang menerpa SDN Kedungdalem 2, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, menuai reaksi dari pihak sekolah. Kepala SDN Kedungdalem 2 Probolinggo, Endang Purwaningsih, akhirnya buka suara untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat.
Endang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pungutan apapun kepada wali murid, baik dalam bentuk iuran wajib maupun kesepakatan kolektif untuk kegiatan perpisahan.
“Perlu saya tegaskan, sekolah tidak pernah mengadakan acara perpisahan. Yang ada adalah pentas seni akhir tahun, dan itu sudah sesuai dengan program pendidikan yang mendukung ekspresi seni serta kreativitas siswa,” ujarnya, Senin (5/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan pentas seni tersebut, lanjut Endang, diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, bersama para wali murid dan tamu undangan. Pendanaan kegiatan itu sepenuhnya berasal dari Dana BOS, mencakup kebutuhan seperti dekorasi, hadiah, piala, hingga peralatan suara.
Terkait isu adanya pungutan, Endang menjelaskan bahwa sekolah hanya memfasilitasi program tabungan sukarela yang diajukan sendiri oleh para orang tua siswa, dengan tujuan mendukung kegiatan akhir tahun seperti pentas seni dan rekreasi. Namun, seluruh pengelolaan tabungan dilakukan secara terbuka dan sukarela, tanpa paksaan.
“Tidak pernah ada rapat atau keputusan resmi sekolah untuk menarik pungutan. Sekolah hanya membantu mengelola tabungan atas permintaan wali murid. Jumlahnya pun ditentukan sendiri oleh mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa seluruh proses ini selalu disupervisi oleh Ketua Komite Sekolah, yang juga merupakan seorang pengacara. Setiap kebijakan sekolah selalu melibatkan ketua komite sebagai bentuk akuntabilitas dan kehati-hatian hukum.
Endang juga menceritakan kronologi awal munculnya isu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada awal pekan lalu, seseorang yang mengaku dari organisasi masyarakat (ormas) datang ke sekolah untuk mengklarifikasi dugaan pungli. Namun saat itu, dirinya sedang berada di Malang untuk mengikuti ujian akhir tesis S2.
“Karena saya tidak berada di tempat, tamu tersebut bertemu dengan guru. Tapi saya tidak paham maksud kunjungannya secara rinci. Tak lama setelah itu, muncul berita yang menurut kami tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Endang juga menanggapi tuduhan soal jumlah dana yang disebut-sebut mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Dalam sebuah unggahan media sosial, disebut bahwa dana yang terkumpul mencapai Rp13 juta bahkan lebih dari Rp30 juta. Endang membantah keras informasi tersebut.
“Saya sendiri bingung, dari mana angka itu berasal. Sekolah tidak pernah menerima uang sebesar itu. Apalagi disebut ada dana Rp10.000 untuk beli sapu atau memperbaiki fasilitas sekolah. Itu tidak benar. Semua kebutuhan sekolah dibiayai dari dana BOS,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sumber informasi yang hanya berdasarkan pada satu laporan dari seorang siswa, dari total 329 murid yang ada. Bahkan, setelah ditelusuri lebih lanjut, dua wali murid yang diduga menjadi pelapor membantah pernah menyampaikan keluhan seperti yang diberitakan.
Menindaklanjuti isu ini, Endang telah memenuhi undangan klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan seluruh kronologi dan mekanisme pengelolaan kegiatan serta keuangan sekolah secara gamblang.
“Saya berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan jajaran yang sudah memberi ruang bagi kami untuk menjelaskan. Saya hanya berharap masyarakat tidak langsung menilai berdasarkan informasi sepihak,” katanya.
Di akhir keterangannya, Endang mengapresiasi dukungan dari wali murid dan ketua komite sekolah yang selama ini aktif mendampingi pihak sekolah dalam kegiatan-kegiatan positif. Ia berharap klarifikasi ini bisa menghapus kesalahpahaman yang sempat berkembang.
“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang untuk mendidik anak-anak. Selama ini sekolah kami dikelola secara terbuka, dan prestasi siswa pun cukup membanggakan. Jangan rusak itu hanya karena informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.
