PROBOLINGGO – Rancangan APBD Kota Probolinggo 2026 resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD pada Sabtu (29/11/2025) siang. Sebelum ketok palu pengesahan, seluruh fraksi di DPRD Kota Probolinggo menyampaikan pandangan akhirnya secara bergiliran sebagai bagian dari tahapan formal pembahasan anggaran.
Setiap fraksi memberikan catatan, penegasan, serta rekomendasi terkait prioritas pembangunan dan arah kebijakan fiskal tahun mendatang. Penyampaian pandangan akhir ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen DPRD dalam memastikan APBD 2026 berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Fraksi Golkar menyampaikan perlunya memperkuat aspek output dan outcome dalam dalam setiap program, bukan hanya sekedar serapan anggaran. Optimalisasi belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar harus berorientasi pada peningkatan kualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Golkar juga berharap program UMKM harus menyasar pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan, dengan pendekatan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga memerhatikan keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, Fraksi PKB juga menyampaikan anggaran penyertaan modal Persero Bahari Tanjung tembaga senilai 6,9 miliar yang kami anggap terburu-buru sebelum terbentuknya jajaran direksi dan komisaris.
Anggaran KORMI sebesar 500 juta yang terkesan dipaksakan walaupun terdapat permasalahan pada proposal pengajuan dan rencana kegiatan yang tidak berdampak pada fungsi keberadaan KORMI di kota Probolinggo. Anggaran anggaran yang bersifat seremonial lainnya seperti kegiatan sosialisasi yang alokasi honor narasumber lumayan besar.
Selain itu, anggaran operasional rumah tangga bagi kepala daerah senilai 3 miliar lebih dan wakil kepala daerah 1,4 miliar lebih harus dilakukan rasionalisasi belanja agar tidak terkesan pemborosan, Fraksi Partai kebangkitan bangsa juga belum menemukan peraturan tentang standar pengalokasian anggaran tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan akan terus mendorong agar pengelolaan Pendapatan asli daerah baik pajak ataupun retribusi daerah lebih dioptimalkan. APBD juga tidak boleh dipandang hanya sekedar kumpulan angka Melainkan alat kebijakan yang mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan dan memastikan pentingnya APBD Tahun Anggaran 2026 berpihak pada rakyat melalui perluasan akses infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, juga pentingnya dukungan anggaran bagi petani, program penurunan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting serta pelaksanaan anggaran yang efisien dan transparan.
Fraksi Gembira (Gerindra-PPP) menyampaikan, pada pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) menurun drastis, khususnya bagi sekolah swasta.
Sebagian besar sekolah swasta tingkat SD dan SMP di Kota Probolinggo selama ini menggantungkan biaya operasionalnya pada bantuan pemerintah, baik itu BOS yang bersumber dari APBN ataupun BOSDA yang bersumber dari APBD. Jika BOSDA untuk sekolah yang tidak membebankan iuran pada wali murid dicabut oleh pemerintah Kota Probolinggo, dikhawatirkan akan muncul kegelisahan yang meningkat menjadi gejolak di masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo hendak mengkerdilkan sekolah swasta dengan menyunat bantuan anggaran operasionalnya.
Menurut Fraksi Gembira, bantuan untuk pesantren juga perlu dipertimbangakan untuk tetap dialokasikan, termasuk tunjangan untuk Guru Ngaji dan Guru Madrasah Diniyah serta guru di kegiatan Pendidikan keagamaan lainnya.
Fraksi Nasdem memaparkan, Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perbaikan sistem, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas basis data wajib pajak. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus memperluas sumber pendapatan legal melalui inovasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Fraksi NasDem meminta agar setiap kenaikan target PAD dibarengi kajian mendalam, sehingga tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Belanja pendidikan dan layanan dasar harus dipastikan benar-benar memenuhi standar pelayanan minimal dan kebutuhan masyarakat. Belanja kesehatan wajib berorientasi pada pemerataan layanan, termasuk peningkatan fasilitas Puskesmas, program promotif-preventif, serta penguatan tenaga kesehatan.
Fraksi Nasdem menolak adanya belanja-belanja yang tidak efektif, tumpang tindih, atau tidak memiliki urgensi publik. Fraksi Nasdem meminta agar program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperkuat secara terukur, berbasis data terbaru dan tidak sekedar seremonial.
Fraksi PKS memberikan pandangan akhir bahwa pemerintah daerah wajib menyusun DED dan FS terlebih dahulu, sebelum memasukkan paket pekerjaan dalam APBD agar perencanaan matang, dan manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Anggaran PKK sebesar Rp 3,9 miliar harus memiliki indikator kinerja yang terukur, bukan dominan kegiatan seremonial dan kegembiraan sesaat. Terkait alokasi anggaran untuk bantuan usaha bagi fakir miskin, Fraksi PKS menyarankan agar tidak hanya berupa peralatan usaha, tetapi juga diberikan modal usaha, dan juga pendampingan usaha sampai usaha yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteran ekonominya.
Wali Kota dr. Aminuddin menjelaskan dalam wawancara bahwa sebelum memasuki tahap penyampaian pandangan akhir fraksi, R-APBD 2026 telah dibahas terlebih dahulu oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo. “Tentu akan kita tindak lanjuti untuk setiap catatan dari DPRD,” ujarnya.
Setelah melalui tahapan-tahapan itu, R-APBD 2026 tersebut akan diserahkan ke gubernur Jatim untuk dievaluasi. “Kami menghargai seluruh catatan yang disampaikan DPRD. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi kami untuk meningkatkan efektivitas pendapatan maupun belanja daerah,” ungkap Wali Kota.
