PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Momentum Lebaran dimanfaatkan komunitas disabilitas Jawa Timur untuk bersuara lebih keras. Bertempat di kantor LSM LIRA Kota Probolinggo, Kamis (26/3/2026), puluhan perwakilan disabilitas lintas daerah—mulai Surabaya, Pasuruan hingga wilayah Tapal Kuda—berkumpul, bukan sekadar silaturahmi, tetapi membawa misi advokasi yang tegas.
Wali Kota LSM LIRA Kota Probolinggo, Louis Hariona, menerima langsung rombongan tersebut. Ia menegaskan, pertemuan ini menjadi alarm penting bagi semua pihak agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan disabilitas.
Di balik suasana halal bihalal, terselip persoalan serius. Ketua Paguyuban Disabilitas Jawa Timur, Abdul Wajid, mengungkapkan, kunjungan ini juga bertujuan memberikan penguatan psikologis kepada Haikal, korban tragedi ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat insiden tersebut, Haikal harus kehilangan salah satu kakinya. Kini, aktivitasnya sepenuhnya bergantung pada kruk, sementara pemasangan kaki palsu belum bisa dilakukan karena kondisi luka yang belum pulih.
“Kami datang bukan hanya untuk menguatkan mental korban, tapi juga memastikan negara hadir. Apa saja yang belum diberikan, itu yang kami dorong,” tegasnya.
Namun persoalan tidak berhenti di sana. Forum ini justru membuka fakta yang lebih luas: penyandang disabilitas masih menghadapi tembok besar dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sisi infrastruktur, kondisi jalan di Kota Probolinggo dinilai belum ramah disabilitas. Banyak ruas jalan yang rusak, tambal sulam, dan tidak rata, sehingga membahayakan pengguna alat bantu seperti kursi roda maupun kendaraan roda tiga.
“Kalau kami berkendara, itu seperti bertaruh. Jalan tidak rata, berisiko jatuh. Ini bukan soal nyaman lagi, tapi soal keselamatan,” ungkap Muhammad Saihu, perwakilan disabilitas Kota Probolinggo.
Di sektor ketenagakerjaan, situasinya tak kalah memprihatinkan. Regulasi yang mewajibkan kuota 2 persen tenaga kerja disabilitas di instansi pemerintah dan 1 persen di sektor swasta, dinilai belum dijalankan secara serius.
Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar penyandang disabilitas masih terpinggirkan dari sektor formal dan dipaksa bertahan di sektor informal.
“Bukan tidak mampu, tapi tidak diberi kesempatan. Aturan ada, tapi implementasinya lemah,” tegas Saihu.
Padahal, data menunjukkan jumlah penyandang disabilitas bukan angka kecil. Secara nasional diperkirakan mencapai 27 juta jiwa, dengan sekitar 1,5 juta berada di Jawa Timur. Angka besar ini berbanding terbalik dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan bantuan sosial yang masih timpang.
Komunitas disabilitas menilai, selama ini bantuan pemerintah belum menyentuh seluruh lapisan. Banyak yang belum terdata, sementara yang sudah mandiri pun tetap membutuhkan dukungan, terutama dalam hal pelatihan, akses permodalan, hingga digitalisasi usaha.
“Kalau hanya bantuan sesaat, tidak cukup. Kami butuh akses berkelanjutan agar bisa benar-benar mandiri,” tambah Abdul Wajid.
Pertemuan ini pun menjadi penegasan bahwa isu disabilitas bukan sekadar isu sosial, melainkan soal keadilan. Mereka mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk tidak lagi setengah hati dalam menjalankan regulasi yang sudah ada.
Silaturahmi Lebaran ini akhirnya berubah menjadi panggung kritik. Pesannya jelas: penyandang disabilitas tidak meminta belas kasihan, tetapi menuntut hak yang selama ini belum sepenuhnya diberikan. (*)
