Evaluasi Keras Proyek Mangkrak, DPRD Tekan PUPR Soal Target 2026

- Jurnalis

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Untuk memastikan pembangunan di Kota Probolinggo berjalan lancar dan selesai tepat waktu, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR-PKP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Senin (2/3/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, membahas perkembangan proyek infrastruktur serta persiapan tender Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini dilakukan agar tidak terulang masalah lama, seperti kontrak yang terhenti di tengah jalan atau pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun.

Evaluasi Proyek 2025
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Rini Sayekti, menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 85,11 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terealisasi 98,2 persen. Meski begitu, ada dua proyek besar yang gagal dilanjutkan karena kontraktor tidak mampu secara finansial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dua proyek tersebut adalah pembangunan Gedung Inspektorat yang baru berjalan 26 persen dan direncanakan diajukan kembali pada anggaran 2027, serta pembangunan aula dan ruang kelas Ponpes Mambaul Ulum yang berhenti di angka 20,9 persen dan akan dilanjutkan secara mandiri oleh pihak pondok.

Rini menegaskan, “Kami sudah melayangkan tiga kali surat peringatan, tetapi pelaksana tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Saat ini kontraktor sudah masuk daftar hitam dan jaminan pelaksanaan sudah kami setorkan ke kas daerah.”

Rencana Proyek 2026
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR-PKP telah menyiapkan sejumlah proyek strategis yang akan dilelang melalui mekanisme tender. Skema ini dipilih karena beberapa item pekerjaan tidak masuk dalam katalog e-purchasing sesuai regulasi terbaru dari Dirjen Bina Konstruksi.

Di bidang Cipta Karya, proyek yang direncanakan antara lain pembangunan Gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu Rp2,89 miliar dan waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Selain itu, terdapat rehabilitasi lanjutan Rumah Dinas Wali Kota senilai Rp1,417 miliar dengan durasi 126 hari, serta perbaikan Pujasera Alun-Alun sebesar Rp1,86 miliar yang difokuskan pada penguatan struktur bangunan.

Pengurukan lahan untuk Sekolah Rakyat juga masuk dalam rencana dengan anggaran Rp2,6 miliar, meski masih menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Sosial. Sementara itu, rehabilitasi Masjid Agung Alun-Alun diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp7,5 miliar dan saat ini masih dalam tahap paparan desain oleh pihak takmir.

Untuk bidang Bina Marga, program yang disiapkan meliputi rehabilitasi saluran pematusan di Jalan Cokroaminoto dengan anggaran Rp4,8 miliar. Kemudian pelebaran Jalan Kerinci senilai Rp2,2 miliar, serta pelebaran Jalan Citarum sebesar Rp1,4 miliar yang masih dalam proses peninjauan perencanaan induk.

Seluruh proyek tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, dengan perencanaan yang lebih matang agar tidak kembali menghadapi persoalan keterlambatan atau kendala teknis di tengah pelaksanaan.

Sorotan DPRD
Dalam rapat tersebut, perhatian anggota dewan juga tertuju pada proyek di kawasan padat seperti Jalan Cokroaminoto. Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Eko Purwanto, meminta agar perencanaan dilakukan secara matang dan terukur sejak awal.

Ia menekankan pentingnya kejelasan tahapan, mulai dari studi kelayakan hingga penyusunan detail teknis. “Kami ingin semuanya jelas, dari Feasibility Study sampai Detail Engineering Design. Jangan sampai pelaksanaan nanti terkendala karena perencanaan kurang matang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR-PKP Rini Sayekti menjelaskan bahwa studi kelayakan dengan anggaran Rp100 juta ditargetkan selesai pada Maret 2026. Setelah itu, penyusunan DED senilai Rp300 juta akan dilakukan bekerja sama dengan ITS.

“Tender fisik kami jadwalkan Mei 2026. Kalau sesuai rencana, pekerjaan bisa dimulai Juni dan ditargetkan selesai Oktober 2026,” jelas Rini.

Di akhir pembahasan, Ketua Komisi III Muchlas Kurniawan mengingatkan agar seluruh proyek memiliki jadwal yang jelas dan disiplin waktu. “Kami minta semua pekerjaan sudah tuntas paling lambat November 2026. Jangan sampai terulang lagi proyek molor di akhir tahun,” tegasnya.

Berita Terkait

Praktik Sewa Liar Terendus, Satpol PP Kota Probolinggo Tegas Amankan Lapak PKL
Wali Kota Bersama Perangkat Daerah Matangkan RKPD Berbasis Indikator Kinerja Utama 
Reses Eko Purwanto: Desak Kebijakan yang Langsung Berdampak untuk Warga
Anggaran Rp7,5 Miliar Disorot, Abdul Mujib Pertanyakan Skala Prioritas
DPRD Serahkan Rekomendasi LHP BPK, Wali Kota Probolinggo Siapkan Langkah Perbaikan
Dapur MBG di Probolinggo, Pekerja dari Luar? Wali Kota LIRA Angkat Bicara
Tersangka Baru Kasus Korupsi Pengadaan Lampu Hias RTH di Kejari Kota Probolinggo Belum Ditahan, Ada Apa?
Perkuat Mobilitas Dan Pariwisata, Kereta Api Commuter Line Supas Resmi Beroperasi 
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:00 WIB

Praktik Sewa Liar Terendus, Satpol PP Kota Probolinggo Tegas Amankan Lapak PKL

Selasa, 3 Maret 2026 - 18:43 WIB

Wali Kota Bersama Perangkat Daerah Matangkan RKPD Berbasis Indikator Kinerja Utama 

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:47 WIB

Reses Eko Purwanto: Desak Kebijakan yang Langsung Berdampak untuk Warga

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:33 WIB

Anggaran Rp7,5 Miliar Disorot, Abdul Mujib Pertanyakan Skala Prioritas

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:14 WIB

DPRD Serahkan Rekomendasi LHP BPK, Wali Kota Probolinggo Siapkan Langkah Perbaikan

Berita Terbaru