PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menggelar kegiatan reses Masa Sidang II tahun 2026 di Aula Kantor DPC PKB, Jalan Raya Mastrip, Kedopok, Sabtu malam (28/2/2026). Dalam pertemuan bersama warga dan tim Dapil Wonoasih itu, ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari rumitnya proses bantuan hibah hingga arah pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo.
Usulan Hibah Tak Semua Terealisasi
Abdul Mujib menjelaskan bahwa dari 74 usulan bantuan sepasang kambing yang diajukan melalui dana aspirasi, hanya 34 usulan yang disetujui oleh pihak eksekutif.
“Kami sudah berusaha mengawal semuanya, tapi dari hasil komunikasi dengan pemerintah kota, tidak semua bisa direalisasikan. Hanya sekitar setengahnya yang lolos karena keterbatasan anggaran dan persoalan administrasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti aturan baru untuk tahun anggaran 2027 yang mengharuskan pengajuan bantuan melalui kelompok minimal lima orang, bukan lagi perorangan. Menurutnya, aturan tersebut justru membingungkan masyarakat.
“Kalau memang lewat kelompok, harusnya jelas manfaatnya untuk kelompok. Tapi kenyataannya tetap untuk individu. Ini terkesan hanya perubahan aturan di atas kertas yang malah menyulitkan warga kecil,” tegasnya.
Kritik Revitalisasi Alun-Alun dan Masjid Agung
Dalam kesempatan itu, Abdul Mujib juga mengkritik pembangunan yang dinilai lebih banyak terfokus di pusat kota dibanding wilayah pinggiran, khususnya kawasan Selatan.
Ia menyoroti proyek revitalisasi trotoar Alun-Alun yang menyebabkan banyak pohon peneduh ditebang.
“Di kota lain trotoar bisa dibangun tanpa menebang pohon besar. Di sini justru pohon yang sudah puluhan tahun berdiri ditebang. Padahal kondisinya masih bagus,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana revitalisasi Masjid Agung yang disebut-sebut menelan anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Menurutnya, perbaikan seharusnya difokuskan pada bagian yang benar-benar rusak, seperti plafon di dalam masjid.
“Kalau memang ada yang rusak, perbaiki saja bagian itu. Anggarannya bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat, seperti dukungan bagi UMKM,” ujarnya.
Abdul Mujib menilai anggaran besar tersebut terasa kontras dengan kondisi infrastruktur di wilayah Selatan yang masih membutuhkan perhatian, seperti perbaikan plengsengan dan jalan lingkungan yang mulai rusak.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat indah di pusat kota, tapi kebutuhan dasar warga di pinggiran terabaikan. Kami masih menunggu konsep yang jelas dari pemerintah kota untuk pembangunan wilayah Selatan,” pungkasnya. (Usw)
