PROBOLINGGO, suarabayuangga.com – Upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam menekan laju inflasi mulai menunjukkan hasil signifikan. Kota yang sempat mencatat inflasi hingga 4,5 persen pada akhir 2025 kini berhasil menurunkannya menjadi 0,03 persen secara bulanan pada Mei 2026. Capaian tersebut bahkan mengantarkan Kota Probolinggo meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri bazar pasar murah di Pujasera Bundaran Glaser, Kecamatan Kanigaran, Senin (8/6/2026).
Menurut Khofifah, pasar murah dan berbagai intervensi harga yang dilakukan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapannya kita bisa meluaskan jangkauan masyarakat yang menerima manfaat sekaligus menjaga stabilitas harga. Saya juga mengucapkan selamat kepada Wali Kota Probolinggo yang baru saja menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi,” ujar Khofifah.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengungkapkan, kondisi saat ini merupakan hasil dari serangkaian langkah pengendalian yang dilakukan secara intensif sejak akhir tahun lalu. Saat itu, inflasi Kota Probolinggo berada pada kisaran 4,1 hingga 4,5 persen dan sempat masuk jajaran daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Timur.
Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara berkala, hingga meningkatkan frekuensi operasi pasar dari satu kali menjadi dua kali dalam sepekan.
Langkah tersebut secara bertahap berhasil meredam tekanan harga. Inflasi yang pada awal tahun masih berada di angka 3,5 persen terus menurun menjadi 3,1 persen dan kini mencapai 0,03 persen secara bulanan.
“Alhamdulillah, saat ini inflasi Kota Probolinggo menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Atas capaian itu, kami memperoleh penghargaan dari Kemendagri sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik,” kata Aminuddin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan. Ketidakpastian ekonomi global serta penguatan nilai tukar dolar AS berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di daerah.
Karena itu, Pemkot Probolinggo terus berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo untuk memantau pergerakan harga komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
Salah satu komoditas yang sebelumnya menjadi penyumbang tekanan inflasi adalah emas perhiasan. Tingginya aktivitas perdagangan emas di Kota Probolinggo membuat fluktuasi harga komoditas tersebut cukup berpengaruh terhadap pembentukan inflasi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, harga emas mengalami koreksi sehingga membantu meredam kenaikan indeks harga konsumen.
Di sisi lain, pelaksanaan pasar murah mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Witanti (42), warga Kelurahan Kademangan, mengaku terbantu dengan adanya bazar murah karena selisih harga sejumlah kebutuhan pokok mencapai Rp2.000 hingga Rp4.000 dibandingkan harga di pasaran.
“Kalau di pasar beras medium bisa Rp74 ribu sampai Rp76 ribu, di sini Rp70 ribu. Telur juga lebih murah, jadi sangat membantu,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, inflasi bulanan (month to month) pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,71. Sementara inflasi tahunan (year on year) berada di angka 3,11 persen.
Komoditas yang mendorong inflasi pada Mei antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, pelumas kendaraan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), serta sejumlah jasa dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebaliknya, penurunan harga emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih, gula pasir, dan angkutan antarkota menjadi faktor yang menahan laju inflasi.
Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. Namun, pemantauan terhadap komoditas strategis tetap akan diperkuat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode mendatang. (*)
