Suarabayuangga.com,- Ketua LSM LIRA Disability Care (LDC), Abdul Majid memberikan tanggapan kritis terhadap debat kedua Pilgub Jawa Timur yang berlangsung baru-baru ini. Dalam debat dengan tema “Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan inovatif, serta pelayanan inklusif untuk keadilan masyarakat jawa timur,” isu disabilitas nyaris tidak mendapat perhatian yang signifikan. Padahal, isu ini seharusnya menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan adil.
“Miris rasanya melihat debat yang seharusnya menjadi ruang untuk membahas persoalan penting bagi masyarakat, namun isu disabilitas sama sekali tidak terangkat. Padahal, Jawa Timur memiliki populasi penyandang disabilitas yang cukup besar, dan mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian dalam hal kebijakan publik, termasuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ujar Majid yang juga mahasiswa magister Kebijakan publik universitas Airlangga Surabaya itu”.
Majid yang juga merupakan alumni Australia itu menambahkan, isu disabilitas seharusnya menjadi bagian dari agenda utama dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih inklusif. Birokrasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari reformasi yang mesti dilakukan. Namun, kenyataan yang ada justru menunjukkan ketidakseriusan dalam hal ini, terutama dengan masih mandeknya pembahasan revisi Raperda tentang Penyandang Disabilitas di DPRD Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Revisi Raperda tentang Penyandang Disabilitas yang seharusnya memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Timur hingga kini masih terhambat. Ini adalah bukti nyata bahwa politik dan kebijakan di tingkat provinsi belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah disabilitas,” kritik Pemuda disabilitas sensorik penglihatan asal sidoarjo itu.
LDC menilai, meski pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penyandang disabilitas, implementasi di tingkat daerah masih sangat terbatas dan sering terabaikan. Salah satu contoh yang mencolok adalah stagnasi pembahasan Raperda yang sudah berlarut-larut di DPRD Jawa Timur.
“Sekali lagi, ini merupakan ketidakmampuan pemprov jatim dalam menuntaskan Kebijakan strategis melalui revisi perda penyandang disabilitas jawa timur, tegas Majid”.
LDC Siap Terus Mengawal Isu Disabilitas LDC berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Timur. LDC juga mengajak masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas, untuk terus menyuarakan hak-haknya, agar perhatian terhadap isu ini tidak terus terabaikan.(Red)
