PROBOLINGGO – Di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap R-APBD 2026 kembali menjadi sorotan. Malam itu, para pejabat tidak sekadar menafsirkan angka ataupun grafik, tetapi membahas bagaimana rancangan anggaran Pemkot Probolinggo benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu yang memberikan penekanan khusus: efisiensi belanja operasional harus menjadi komitmen utama.
Penegasan tersebut disampaikan melalui pemandangan umum yang dibacakan Amir Mahmud. Menurut Fraksi Golkar, porsi belanja rutin masih terlalu besar dan perlu ditekan agar lebih banyak ruang fiskal berpindah ke belanja publik yang memberikan dampak langsung. “Anggaran bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” ujar Amir dalam forum tersebut.
Golkar meminta agar belanja modal diarahkan pada sektor yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi. Mereka juga menyinggung besarnya SILPA tahun sebelumnya yang dinilai sebagai indikator bahwa perencanaan SKPD atau OPD belum presisi. Kondisi itu bukan hanya menyisakan saldo anggaran, tetapi juga menunda layanan publik yang seharusnya sudah dirasakan masyarakat.
Dalam tanggapan berikutnya, Fraksi Golkar mengangkat sejumlah persoalan konkret, seperti pengelolaan lahan parkir di RSUD dr. Moh. Saleh yang dinilai tidak memadai dan menyulitkan pengunjung. Sorotan serupa diberikan kepada mutu pelayanan dan sistem keselamatan pasien di RSUD dr. Moh. Saleh dan RS Ar Rozy, terutama terkait kesiapsiagaan evakuasi jika terjadi bencana.
Memasuki musim hujan, Golkar meminta Pemkot lebih serius menangani banjir dan genangan yang rutin muncul di beberapa titik kota. Mereka mengingatkan bahwa arah R-APBD harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah: penanganan kemiskinan dan pengangguran, penguatan UMKM, pemerataan infrastruktur hingga wilayah pinggiran, transformasi digital, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Fraksi Golkar juga menilai ketergantungan Kota Probolinggo terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Karena itu, diperlukan roadmap jangka menengah untuk membangun kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset, penguatan BUMD, dan kemitraan strategis yang produktif. Dalam situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, mereka mendorong pemkot memperkuat perlindungan sosial, menjaga kestabilan harga barang pokok, dan mengendalikan inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan turut ditekankan. Transparansi anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, keterbukaan informasi publik, serta optimalisasi SPBE dan layanan berbasis digital diyakini sebagai prasyarat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Meski banyak memberikan catatan kritis, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan persetujuan agar R-APBD 2026 dibahas lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPRD dan TAPD, dimulai dari pembahasan di masing-masing komisi. Bagi mereka, APBD bukan hanya rangkuman nominal, tetapi gambaran keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pada akhirnya, masyarakat menilai dari perubahan nyata, bukan dari angka yang tertera dalam dokumen anggaran.
