PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo menegaskan komitmennya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga kualitas layanan publik, dan mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah turunnya transfer dari pemerintah pusat. Komitmen ini disampaikan dalam rapat paripurna jawaban eksekutif atas PU Fraksi PDI Perjuangan terkait R-APBD 2026 pada Rabu malam, 19 November 2025, dan dilanjutkan penyampaian jawaban eksekutif pada 20 November 2025. Meski Wali Kota dr. Aminuddin hadir, jawaban dibacakan oleh PJ Sekda, Rey Suwigtyo, karena Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari berhalangan.
Dalam penyampaiannya, Rey menjelaskan bahwa pemkot mengedepankan pendekatan preventif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi, termasuk uji petik dan penertiban bersama Satpol PP. Pemkot juga bekerja sama dengan Kejaksaan dalam penagihan pajak terutang, serta menindaklanjuti Perda PDRD baru untuk menggali potensi PAD secara lebih rinci dan terukur.
Peningkatan kualitas layanan publik turut menjadi prioritas melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. Pemkot juga akan menerapkan sistem reward and punishment bagi wajib pajak sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran membayar pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait penurunan dana transfer, pemkot telah melakukan penyesuaian belanja sesuai Surat Edaran penyesuaian belanja daerah. Namun, fokus anggaran tetap diarahkan pada peningkatan layanan publik. Pemkot juga telah membentuk Tim Percepatan dan Penguatan Pembangunan untuk memonitor program prioritas.
Potensi inflasi akibat penurunan pendapatan transfer diantisipasi melalui stabilisasi harga dan peningkatan daya beli masyarakat, termasuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Di sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 99,74 persen per Maret 2025. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,79 pada 2024 menunjukkan dampak positif kebijakan kesehatan, termasuk layanan kesehatan gratis yang telah berjalan sejak 2019.
Pemkot juga memprioritaskan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui pembangunan fasilitas aksesibilitas. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah telah menyalurkan seragam gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu selama 2023–2025, serta mengapresiasi berbagai prestasi akademik dan non-akademik siswa di tingkat nasional dan provinsi.
Dalam R-APBD 2026, kelurahan tetap menjadi ujung tombak pelayanan. Pemkot mengalokasikan Biaya Operasional Pemerintahan (BOP) Kelurahan dan mengoptimalkan Dana Kelurahan berbasis potensi lokal.
Secara keseluruhan, Pemkot Probolinggo menegaskan bahwa penyesuaian APBD 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara efisien belanja dan kualitas layanan publik, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.
