PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo menuai kritik keras. Di SDN Kebonsari Kulon 3, siswa dilaporkan hanya menerima potongan buah nanas seukuran kepalan tangan sebagai menu MBG pada Jumat (12/12/2025). Kondisi itu langsung memicu protes para wali murid yang menilai menu tersebut jauh dari kata layak dan bertolak belakang dengan tujuan pemenuhan gizi anak.
Salah satu wali murid, Riska, menyebut porsi nanas yang diterima anak-anak tidak mencerminkan konsep makanan bergizi sebagaimana yang selama ini disosialisasikan pemerintah. Protes pun dilakukan hingga makanan tersebut dibawa pulang oleh siswa karena dianggap tidak pantas dikonsumsi di sekolah.
“Ini bukan soal selera, tapi soal standar gizi. Anak-anak Cuma dikasih nanas kecil. Orang tua jelas keberatan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan terhadap pelaksanaan MBG ini kian tajam lantaran kejadian tersebut berlangsung di hari yang sama dengan agenda sosialisasi nasional program makan bergizi yang dihadiri pejabat pusat dan kepala daerah di Bromo Park Hotel. Ironi antara narasi kebijakan dan praktik di lapangan pun tak terhindarkan.
Sementara itu, Wali kota LSM Lira Probolinggo, Louis Hariona, menilai peristiwa ini sebagai cermin kegagalan pengawasan dan lemahnya kontrol kualitas pelaksanaan MBG di daerah.
“Baru saja ada pejabat bicara soal gizi dan standar makan sehat. Tapi di hari yang sama, siswa di sekolah justru diberi nanas sekepal tangan. Menurut saya ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi disebut makan bergizi gratis,” tegas Louis, Rabu (17/12/2025) malam.
Ia menilai kejadian tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi serius bahwa program MBG berpotensi melenceng dari tujuan awalnya. Louis mendesak Pemerintah Kota Probolinggo segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari penyedia menu hingga mekanisme pengawasan di sekolah.
“Kalau praktiknya seperti ini, MBG hanya akan jadi slogan dan seremoni. Yang dirugikan jelas anak-anak,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak sekolah, penyedia MBG, maupun Pemerintah Kota Probolinggo terkait standar menu yang dipersoalkan para wali murid tersebut.
