Suarabayuangga.com – Lapas Probolinggo Kanwil Ditjend Pemasyarakatan Jawa Timur bersama seluruh jajaran ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia melaksanakan Apel Bersama Awal Tahun 2025, Senin (6/1/2025). Bertempat di Aula Dr. Sahardjo Lapas Probolinggo, apel dengan tema “Kerja Bersama, Untuk Indonesia Emas 2045” ini diikuti secara virtual oleh Seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, dan staff.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan 8 pesan penting dalam apel yang terpusat di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta tersebut. Pertama, yusril mengajak jajarannya untuk bersama-sama mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui penyusunan Renstra Kementerian yang implementatif terhadap 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, dan 8 Program Terbaik Cepat. Kedua, melaksanakan Target Kinerja secara terukur dan selaras dengan Asta Cita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga, melaksanakan Perjanjian Kinerja secara berjenjang oleh setiap Pejabat Manajerial sebagai pengampu kegiatan. Keempat, Yusril juga mengajak seluruh jajaran untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak ada mark-up atau penggelembungan anggaran. Selanjutnya seluruh ASN diminta menggunakan perjalanan dinas secara selektif. Keenam seluruh jajaran diingatkan untuk melaksanakan program kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketujuh, melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi. “Kedelapan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat manajerial yang tidak produktif,” imbuhnya.
Yusril berharap seluruh jajaran ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, melalui kerjasama yang kuat diantara tiga Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan begitu diharapkan bisa menjadi bagian dari keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.(Red)
