Hasil Kerja Pansus Soal PPPK Masuk Rapat Paripurna!! Begini Berita Lengkapnya!

- Jurnalis

Kamis, 14 November 2024 - 17:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarabayuangga.com, – Kinerja Pansus I terkait ribuan PPPK yang namanya tidak masuk dalam database mendapat perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo pada  hari Kamis (14/11/2024) Sore di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menyoroti kinerja Pansus I terkait ribuan PPPK yang namanya tidak masuk dalam database. Sibro Malisi, Ketua Pansus I menyampaikan kronologis rangkaian kejadian yang dilakukan Pansus I.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pada tanggal 13 Oktober 2022 pejabat pembina kepegawaian Kota Probolinggo mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) sejumlah 2.010 orang pegawai Non ASN melalui aplikasi pendataan Non ASN. namun data pegawai Non ASN sejumlah 2.010 orang dihapus menjadi 280 orang oleh tim verifikasi faktual BKPSDM Kota Probolinggo atas perintah atasan langsung yaitu Kasubit Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi pada BKPSDM Kota Probolinggo periode tahun 2022” jelas Sibro.

Dirinya mengatakan sangat menyayangkan adanya penghapusan data Non ASN yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual BKPSDM, hal tersebut menandakan BKPSDM Kota Probolinggo tidak akurat dalam menerjemahkan peraturan yang berkaitan dengan pendataan Non ASN di instansi lingkungan pemerintah.

“Pansus I DPRD Kota Probolinggo sangat menyayangkan adanya penghapusan data Non ASN yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual BKPSDM. karena dalam kunjungan di beberapa daerah, Pansus I DPRD Kota Probolinggo menerima informasi bahwa seharusnya semua data yang ada tetap diusulkan semuanya bukan malah menghapus. hal tersebut menandakan BKPSDM Kota Probolinggo tidak akurat dalam menerjemahkan peraturan yang berkaitan dengan pendataan Non ASN di instansi lingkungan pemerintah” tambah Sibro

Disamping itu, Sekda Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati enggan untuk memberikan komentar terkait isu dihapusnya data PPPK yang sedang beredar. Ninik mengatakan pernyataan Sibro Malisi sudah menjelaskan semuanya.(Aln)

Berita Terkait

Tunjangan Guru Ngaji Cair, PDI Perjuangan Apresiasi Pemkab Probolinggo dan Kesra
Bromo Ditutup Saat Nyepi! Ini Jadwal dan Aturan untuk Wisatawan
Himbauan Ketua DPC Hiswana Migas Malang: Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying LPG 3 Kg Jelang Idul Fitri
Insentif Guru Ngaji di Probolinggo Diperluas, LIRA: Ini Langkah Positif Wali Kota
Nyepi dan Idulfitri Beriringan, Bromo Ditutup Total Demi Jaga Kesucian Ritual
GP Ansor Ranting Kelurahan Sumbertaman Salurkan Zakat
Perum Bulog Probolinggo Salurkan Bantuan Pangan Perdana Tahun 2026
Layanan Mudik Santri Dipermudah, Ponirin Mika Puji Koordinasi Syahbandar dan Forkopimda
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 Maret 2026 - 11:48 WIB

Tunjangan Guru Ngaji Cair, PDI Perjuangan Apresiasi Pemkab Probolinggo dan Kesra

Jumat, 20 Maret 2026 - 10:44 WIB

Bromo Ditutup Saat Nyepi! Ini Jadwal dan Aturan untuk Wisatawan

Jumat, 20 Maret 2026 - 08:08 WIB

Himbauan Ketua DPC Hiswana Migas Malang: Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying LPG 3 Kg Jelang Idul Fitri

Rabu, 18 Maret 2026 - 23:29 WIB

Insentif Guru Ngaji di Probolinggo Diperluas, LIRA: Ini Langkah Positif Wali Kota

Rabu, 18 Maret 2026 - 13:05 WIB

Nyepi dan Idulfitri Beriringan, Bromo Ditutup Total Demi Jaga Kesucian Ritual

Berita Terbaru

Probolinggo

Bromo Ditutup Saat Nyepi! Ini Jadwal dan Aturan untuk Wisatawan

Jumat, 20 Mar 2026 - 10:44 WIB