Hasil Kerja Pansus Soal PPPK Masuk Rapat Paripurna!! Begini Berita Lengkapnya!

- Jurnalis

Kamis, 14 November 2024 - 17:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarabayuangga.com, – Kinerja Pansus I terkait ribuan PPPK yang namanya tidak masuk dalam database mendapat perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo pada  hari Kamis (14/11/2024) Sore di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menyoroti kinerja Pansus I terkait ribuan PPPK yang namanya tidak masuk dalam database. Sibro Malisi, Ketua Pansus I menyampaikan kronologis rangkaian kejadian yang dilakukan Pansus I.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pada tanggal 13 Oktober 2022 pejabat pembina kepegawaian Kota Probolinggo mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) sejumlah 2.010 orang pegawai Non ASN melalui aplikasi pendataan Non ASN. namun data pegawai Non ASN sejumlah 2.010 orang dihapus menjadi 280 orang oleh tim verifikasi faktual BKPSDM Kota Probolinggo atas perintah atasan langsung yaitu Kasubit Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi pada BKPSDM Kota Probolinggo periode tahun 2022” jelas Sibro.

Dirinya mengatakan sangat menyayangkan adanya penghapusan data Non ASN yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual BKPSDM, hal tersebut menandakan BKPSDM Kota Probolinggo tidak akurat dalam menerjemahkan peraturan yang berkaitan dengan pendataan Non ASN di instansi lingkungan pemerintah.

“Pansus I DPRD Kota Probolinggo sangat menyayangkan adanya penghapusan data Non ASN yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual BKPSDM. karena dalam kunjungan di beberapa daerah, Pansus I DPRD Kota Probolinggo menerima informasi bahwa seharusnya semua data yang ada tetap diusulkan semuanya bukan malah menghapus. hal tersebut menandakan BKPSDM Kota Probolinggo tidak akurat dalam menerjemahkan peraturan yang berkaitan dengan pendataan Non ASN di instansi lingkungan pemerintah” tambah Sibro

Disamping itu, Sekda Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati enggan untuk memberikan komentar terkait isu dihapusnya data PPPK yang sedang beredar. Ninik mengatakan pernyataan Sibro Malisi sudah menjelaskan semuanya.(Aln)

Berita Terkait

Sampah Menggunung Ratusan Meter, Masyarakat Kesulitan Melintas 
Larangan Mancing di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo Diprotes, Warga: Tak Relevan dan Tak Masuk Akal
Motor Dicongkel di GOR Mastrip, Komisioner KPU Kota Probolinggo Kehilangan HP dan Dompet
Komisi III DPRD Kota Probolinggo Kawal Ketat Seleksi Pimpinan BAZNAS 2026–2031
35 Warga Kota Probolinggo Laporkan Biro Umroh ke Polisi, Puluhan Juta Raib Tak Pernah Berangkat
Dituding Abai Bencana dan Pesta Ultah di Jam Kerja, PMII Kepung DPRD Probolinggo: Ketua DPRD Diminta Dicopot
TRAGEDI DI WISATA KUM-KUM PROBOLINGGO, LANSIA ASAL PASURUAN TEWAS SAAT BERENDAM
Polres Probolinggo Kota Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026, Tekankan Pendekatan Humanis dan Tegas
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:17 WIB

Sampah Menggunung Ratusan Meter, Masyarakat Kesulitan Melintas 

Rabu, 4 Februari 2026 - 13:07 WIB

Larangan Mancing di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo Diprotes, Warga: Tak Relevan dan Tak Masuk Akal

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:31 WIB

Motor Dicongkel di GOR Mastrip, Komisioner KPU Kota Probolinggo Kehilangan HP dan Dompet

Selasa, 3 Februari 2026 - 05:48 WIB

Komisi III DPRD Kota Probolinggo Kawal Ketat Seleksi Pimpinan BAZNAS 2026–2031

Senin, 2 Februari 2026 - 20:01 WIB

35 Warga Kota Probolinggo Laporkan Biro Umroh ke Polisi, Puluhan Juta Raib Tak Pernah Berangkat

Berita Terbaru