Anggaran Kormi hingga Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Kota Probolinggo Jadi Sasaran Kritik PKB

Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo memberi kritik tajam terhadap dua pos anggaran dalam pembahasan APBD, yaitu usulan kegiatan Kormi Kota Probolinggo serta anggaran rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kritik ini disampaikan Wakil Ketua DPRD, Abdul Mujib saat pembahasan Badan Anggaran.

Mujib mengatakan proposal kegiatan Kormi senilai Rp500 juta seharusnya diperbaiki dulu sebelum disetujui. Namun faktanya, anggaran itu langsung disetujui penuh tanpa revisi.

“Biasanya proposal itu selalu lebih tinggi dari kebutuhan nyata di lapangan, jadi pasti ada penyesuaian. Tapi ini malah langsung disetujui 100 persen. Ini aneh sekali,” ujarnya.

Ia juga mengkritik isi kegiatan dalam proposal tersebut. Menurutnya, banyak rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas Kormi sebagai wadah olahraga rekreasi masyarakat.

“Isinya malah outbound, belanja pesawat, transportasi mobil, dan macam-macam. Arahnya ke mana? Jangan sampai ini cuma kegiatan jalan-jalan,” katanya.

PKB menegaskan bahwa olahraga rekreasi seharusnya kegiatan sederhana yang menghibur warga, bukan kegiatan bepergian dengan biaya besar. Karena itu, PKB meminta Inspektorat untuk meninjau ulang seluruh proposal tersebut.

Selain Kormi, PKB juga mengkritik anggaran rumah tangga kepala daerah dan wakilnya yang mencapai Rp3,12 miliar per tahun. Dari RKA, mereka menemukan beberapa belanja yang dianggap tidak masuk akal.

“Contohnya, ada item pel-pelan sampai 48 kali setahun. Kalau satu kali saja 135 ribu, tinggal dihitung saja totalnya. Ini perlu ditinjau ulang,” tutur Mujib.

Ia menekankan bahwa meski anggaran rumah tangga kepala daerah boleh diatur lewat peraturan wali kota dan tidak menyalahi aturan, tetap harus memenuhi prinsip anggaran: efektif, efisien, dan bermanfaat. Pemerintah juga diminta lebih peka dengan kondisi masyarakat, apalagi ada sektor lain yang justru dipotong.

“Coba bandingkan dengan bantuan sosial atau honor guru TPQ yang malah dikurangi. Mereka hanya butuh tambahan sekitar 2 miliar untuk kembali seperti semula. Tapi di sisi lain, anggaran rumah tangga justru sangat besar,” jelasnya.

Mujib menegaskan PKB tidak pernah menolak anggaran yang benar-benar dibutuhkan. Namun setiap pengeluaran APBD harus punya alasan kuat dan membawa manfaat bagi masyarakat.

“Kalau anggarannya tidak masuk akal, siapapun yang mengajukan, saya tetap tidak bisa setuju,” tegasnya.