BANYUWANGI — Penguatan peran keumatan di Banyuwangi memasuki babak baru. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi resmi dikukuhkan dalam acara khidmat yang digelar di Gesibu Blambangan, Senin malam (22/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi ulama dan umara dalam menyatukan langkah pembangunan umat untuk periode khidmat 2025–2030, sekaligus mempertegas peran strategis MUI di tengah dinamika sosial masyarakat.
Acara pengukuhan berlangsung pukul 19.44 hingga 21.00 WIB dan dipimpin langsung Ketua MUI Banyuwangi, KH Muhaimin Asmuni. Sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda turut hadir, di antaranya Bupati Banyuwangi Hj Ipuk Fiestiandani dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir pula Kepala Bakesbangpol Banyuwangi R Agus Mulyono, Kepala Kemenag Banyuwangi Choironi Hidayat, serta perwakilan Danlanal dan Dandim 0825. Dari unsur ormas Islam tampak Ketua PCNU Banyuwangi KH Subandi Zubaidi dan Ketua PDM Muhammadiyah Mukhlis, serta pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rangkaian kegiatan diawali dengan santunan anak yatim, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan baiat dan sumpah pengurus MUI tingkat kecamatan se-Banyuwangi.
Dalam sambutannya, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Banyuwangi, Fahrurrozi, menyampaikan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pelayanan haji terus mengalami penguatan. Ia menyebutkan kuota haji Banyuwangi tahun 2026 mencapai 1.734 jamaah, seiring kuota Jawa Timur sebanyak 42.000 jamaah.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah berhasil memangkas masa tunggu ibadah haji dari sebelumnya 30 tahun menjadi sekitar 25 tahun.
Pada kesempatan yang sama, BSI Regional Jawa Timur meluncurkan program “Banyuwangi Berhaji” sebagai solusi perencanaan keuangan sekaligus pendampingan ibadah haji dan umrah. Program tersebut diperkuat dengan penyaluran dana CSR kepada MUI Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Hj Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa MUI saat ini dituntut hadir tidak hanya sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai problem solver umat. Ia mengapresiasi sinergi antara MUI, Pemkab Banyuwangi, dan BSI yang dinilai mampu membuka akses ibadah sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.
“Capaian Banyuwangi hari ini lahir dari kolaborasi semua pihak. Pengukuhan ini menjadi fondasi moral dan sosial agar kemajuan daerah tetap berpijak pada nilai-nilai Islam,” ujar Ipuk.
Acara ditutup dengan peluncuran resmi program “Banyuwangi Berhaji”, penyerahan cinderamata, serta pelepasan Forkopimda. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
— Ratri
