PROBOLINGGO – Harapan warga Kota Probolinggo untuk menikmati suasana libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di kawasan alun-alun kota dipastikan belum terwujud. Proyek revitalisasi alun-alun dengan nilai anggaran lebih dari Rp8,57 miliar hingga kini masih belum selesai dikerjakan.
Fakta tersebut terungkap saat Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Sabtu (13/12/2025) siang. Sidak dilakukan bersama awak media dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan.
Namun, saat rombongan dewan tiba di lokasi, tidak satu pun pihak terkait tampak berada di area proyek. Baik kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak ditemukan di lokasi. Para pekerja di lapangan pun mengaku tidak mengetahui keberadaan pihak-pihak tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi III memaklumi ketidakhadiran pejabat teknis karena sidak dilakukan pada hari libur aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, ketidaktahuan para pekerja mengenai kontraktor dan konsultan dinilai menjadi catatan tersendiri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan revitalisasi masih berlangsung di sejumlah titik. Aktivitas yang masih dikerjakan meliputi pemasangan lantai granit pada trotoar yang mengelilingi alun-alun, penanaman pohon pengganti, serta pemasangan jalur dan lampu penerangan listrik.
Sementara itu, pekerjaan pemasangan U-Ditch sebagai saluran air hujan dan air permukaan di sekeliling kawasan dilaporkan telah rampung. Alat berat yang sebelumnya digunakan juga sudah tidak terlihat, menandakan pekerjaan konstruksi berat telah diselesaikan.
Sebagai informasi, proyek revitalisasi ini hanya menyasar area luar atau pinggiran alun-alun. Bagian dalam kawasan, termasuk area Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera) di sisi timur, tidak masuk dalam cakupan pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto, menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis proyek. Ia mengaku belum pernah melihat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Yang jelas, semen yang dipakai semen Gresik. Bahan-bahan yang digunakan produksi pabrik. Sampeyan bisa lihat sendiri di lapangan,” ujarnya.
Robit juga belum dapat memastikan apakah proyek Pembangunan Trotoar Pematusan Kawasan Alun-alun tersebut mampu diselesaikan tepat waktu. Ia menyebutkan bahwa batas akhir pekerjaan ditetapkan pada 29 Desember 2025.
“Sekarang tinggal sekitar dua minggu, sementara pekerjaan yang harus diselesaikan masih cukup banyak,” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku kecewa karena proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak berjalan sesuai rencana awal. Ia meminta pihak kontraktor segera menambah jumlah tenaga kerja untuk mengejar ketertinggalan progres.
Bahkan, Robit menegaskan bahwa kendala permodalan tidak bisa dijadikan alasan. Jika diperlukan, kontraktor diminta mencari pinjaman demi menyelesaikan pekerjaan. Ia juga menolak alasan cuaca sebagai faktor penghambat.
“Hujan jangan dijadikan alasan. Kontraktor sudah tahu risiko dan kendala di lapangan. Kalau tidak sanggup mengerjakan, seharusnya kontraknya tidak ditandatangani,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menyampaikan bahwa progres revitalisasi alun-alun tercatat minus 25 persen per 7 Desember 2025.
“Itulah alasan kami turun langsung ke lapangan, untuk memastikan dan melihat progres pekerjaan. Dan memang benar, masih banyak pekerjaan yang belum selesai,” ujarnya.
Muchlas menjelaskan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan tahap pertama (P1) akan berakhir pada penghujung Desember 2025. Dengan sisa waktu yang terbatas, ia pesimis proyek yang dikerjakan oleh CV Probolinggo Cemerlang dapat rampung sesuai jadwal, kecuali dilakukan upaya ekstra.
“Harus dikerjakan secara sporadis, menambah jumlah pekerja, serta bekerja siang dan malam,” katanya.
Untuk mengetahui penyebab pasti keterlambatan tersebut, Komisi III DPRD Kota Probolinggo berencana memanggil seluruh pihak terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang. Pihak yang akan dimintai klarifikasi meliputi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan perencana, serta Dinas PUPR.
“Senin nanti akan kami panggil untuk RDP. Di awal proyek progresnya sempat positif. Karena itu kami ingin tahu, apa yang menyebabkan sekarang justru minus,” pungkas Muchlas.
