PROBOLINGGO – Setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap capaian indikator kinerja, terutama yang berpengaruh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.
Penegasan ini disampaikan oleh Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, saat membacakan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS, Kamis 20 November 2025 siang, dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo.
Pemkot menyoroti pentingnya efektivitas pelaksanaan program agar seluruh kebijakan yang dirumuskan dalam R-APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Disebutkan pula bahwa koordinasi lintas OPD menjadi faktor penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan sesuai arah pembangunan dalam RPJMD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tantangan Fiskal dan Kebutuhan Penyesuaian Kebijakan
Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis serta potensi perubahan pada pendapatan daerah, kebijakan fiskal yang responsif dinilai sangat diperlukan. Karena itu, penguatan perencanaan berbasis data dan evaluasi menyeluruh menjadi prioritas pemkot agar alokasi anggaran tetap tepat sasaran.
Mengenai efisiensi belanja, pemkot menegaskan bakal menekan kegiatan seremonial dan program yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, porsi belanja yang bersifat produktif akan ditingkatkan, khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta infrastruktur dasar.
Transformasi Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang
Transformasi sektor pendidikan ditempatkan sebagai investasi strategis untuk mencetak SDM unggul dan kompetitif. Digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pembangunan fasilitas pendidikan terus didorong sebagai landasan pembentukan ekosistem pendidikan modern di Kota Probolinggo.
Pemkot juga mengharapkan sekolah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus membangun karakter, budaya lokal, serta literasi kritis bagi peserta didik sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Pemkot menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan pengurangan emisi GRK, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Seluruh upaya ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Dengan R-APBD 2026 yang dirancang menggunakan pendekatan perencanaan terpadu, pemerintah yakin arah pembangunan Kota Probolinggo akan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, SDM, serta daya saing diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan.
Pemkot mengajak seluruh pemangku kepentingan—masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga media—untuk terlibat aktif mengawal dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan, demi mewujudkan Probolinggo yang maju, sejahtera, dan kompetitif.
Pemkot juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan sektor kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan mitigasi bencana. Sejumlah program yang dijalankan dinilai realistis dan efektif berdasarkan aspek perencanaan maupun capaian kinerja.
RSUD Ar Rozy Perkuat Layanan Preventif dan Digitalisasi
Sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjutan, RSUD Ar Rozy lebih banyak memberikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Meski demikian, RS ini tetap menjalankan program promotif dan preventif melalui penguatan jejaring dalam mendukung program nasional, termasuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
Berbagai upaya dilakukan melalui program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), kegiatan edukasi dan komunikasi risiko, serta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis RS). Program tersebut dinilai cukup berhasil menekan risiko penyakit.
Sejak beroperasi, RSUD Ar Rozy telah menggunakan Rekam Medik Elektronik (RME) yang kini terhubung dengan SATUSEHAT dan layanan BPJS Kesehatan. Pada 2026, rumah sakit menargetkan pendampingan dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Target PAD 2026 Dinilai Realistis
Perkiraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Ar Rozy pada 2026 disusun secara realistis, menyesuaikan dengan pengembangan layanan serta kondisi ekonomi masyarakat. Data hingga Triwulan III 2025 menunjukkan bahwa pasien didominasi peserta JKN, yakni 96,1 persen untuk rawat inap dan 68,95 persen untuk rawat jalan.
Dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo yang telah mencapai 100 persen, target kenaikan PAD dinilai tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan arah kebijakan pelayanan rumah sakit.
RSUD dr. Mohamad Saleh Tingkatkan Layanan Rujukan
RSUD dr Mohamad Saleh siap meningkatkan kualitas layanan rujukan, salah satunya dengan pengembangan fasilitas Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyediaan layanan kemoterapi.
Inovasi digital juga diperluas, meliputi optimalisasi aplikasi Mobile JKN, integrasi rekam medis elektronik, dashboard informasi publik berbasis data, serta layanan pengaduan masyarakat secara daring.
Dengan hadirnya layanan unggulan tersebut, pendapatan rumah sakit diproyeksikan meningkat dari Rp105,35 miliar menjadi Rp109,35 miliar. Pemkot memastikan tarif layanan tetap, sesuai regulasi daerah, sehingga tidak menambah beban masyarakat.
Infrastruktur dan Penanganan Kawasan Kumuh
Program pembangunan infrastruktur diarahkan pada penanganan banjir, perbaikan drainase, dan peningkatan kualitas jalan. Kegiatan tersebut mencakup pelebaran Jalan Kerinci, rehabilitasi saluran pematusan Jalan HOS Cokroaminoto, pemeliharaan jalan dan drainase, pembangunan irigasi, serta perbaikan jalan lingkungan di permukiman warga.
Untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, pemkot melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD sebesar Rp765,5 juta, serta program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) untuk 290 unit rumah dari pemerintah pusat. Program ini juga didukung penyediaan sanitasi, air bersih, dan peningkatan jalan lingkungan.
Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Program penanggulangan kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial dan P3A dinilai berjalan efektif karena mampu menekan angka kemiskinan melalui data akurat, kebijakan tepat sasaran, dan pelaksanaan yang transparan.
Selain itu, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas layanan, penguatan SDM, sistem pelaporan dan rujukan terintegrasi, upaya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas, proses pemulihan korban, serta koordinasi lintas instansi.
BPBD Andalkan Inovasi Teknologi Hadapi Bencana
BPBD menerapkan sejumlah inovasi berbasis teknologi serta melibatkan masyarakat dalam penanganan potensi bencana. Inovasi tersebut mencakup seluruh siklus kebencanaan, mulai dari mitigasi hingga respons darurat.
Beberapa inovasi meliputi sistem peringatan dini berbasis teknologi, pemasangan CCTV di lima bendungan—Kedunggaleng, Kelep, Wringin, Permata, dan Kedungasem—untuk memantau ketinggian air saat hujan deras.
BPBD juga memanfaatkan media digital seperti Facebook, TikTok, dan Instagram untuk menyampaikan informasi cuaca, suhu, dan arah angin. Layanan 112 turut mempercepat penanganan kegawatdaruratan.
Selain itu, penguatan kesiapsiagaan dijalankan melalui simulasi gempa rutin, pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), serta penguatan kelembagaan sosial. Gerakan GOTKU RESIK juga diintensifkan untuk menjaga kebersihan saluran air dan meningkatkan kepedulian lingkungan.
Proyeksi SiLPA dan Penyertaan Modal Daerah
Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kelebihan penerimaan PAD, pendapatan transfer, pendapatan sah lainnya, pembiayaan, efisiensi belanja, serta kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Penyertaan modal sebesar Rp6,93 miliar kepada Perusahaan Daerah Bahari Tanjung Tembaga telah melalui kajian kelayakan dan analisis investasi yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penyertaan modal tersebut layak secara ekonomi, finansial, dan sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.***
