PROBOLINGGO – Di balik penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026, muncul suara kehati-hatian yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada rapat paripurna, Rabu malam, 19 November 2025.
Bagi Fraksi PKS, angka-angka dalam rancangan APBD bukan sekadar tabel perhitungan, tetapi gambaran arah kebijakan yang menentukan kesejahteraan masyarakat di tahun mendatang. Pemandangan umum fraksi dibacakan oleh Dasno, Ketua DPD PKS Kota Probolinggo. Ia membuka penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah kota karena telah menyusun RAPBD berlandaskan KUA-PPAS 2026 dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, apresiasi itu tidak menutup catatan kritis yang mereka angkat. “Anggaran harus berpihak pada masyarakat, bukan hanya memenuhi persyaratan administratif,” ujar Dasno dalam penyampaiannya.
Sorotan utama Fraksi PKS mengarah pada turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai Rp77,4 miliar. Dana Insentif Fiskal yang biasanya menjadi penopang kini nihil, Dana Bagi Hasil anjlok sekitar Rp47 miliar, dan Dana Alokasi Umum juga berkurang sekitar Rp15,7 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut menimbulkan kegamangan terhadap kelanjutan sejumlah program prioritas, terlebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Fraksi PKS mempertanyakan kesiapan strategi mitigasi pemkot, termasuk pola komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi sebagai upaya mengantisipasi penurunan anggaran ini.
Di sisi lain, pemerintah kota memproyeksikan kenaikan PAD dari Rp256 miliar menjadi Rp265 miliar. Bagi Fraksi PKS, proyeksi ini harus dijelaskan secara rinci: sektor mana yang akan memberikan tambahan pendapatan, langkah apa yang ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta bagaimana pemanfaatan teknologi dan penertiban aset dilakukan secara terukur.
PKS juga mengingatkan agar target PAD disusun dengan memperhatikan situasi ekonomi warga. Mereka menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh berubah menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
Total belanja daerah dalam RAPBD 2026 diproyeksikan naik menjadi Rp987,8 miliar. Namun peningkatan tersebut dibayangi oleh defisit yang perlu ditutupi. Fraksi PKS menekankan bahwa kenaikan belanja harus dipastikan memberi dampak nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk keperluan administratif. Mereka menyoroti pentingnya keberpihakan pada layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Pada sektor pendidikan, anggaran Rp203,5 miliar dinilai memadai secara komposisi, namun tidak serta-merta menjawab persoalan mutu. Pemerataan tenaga pendidik, efektivitas pembelajaran, dan implementasi digitalisasi sekolah menjadi pertanyaan yang mereka sampaikan.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp300,6 miliar, termasuk untuk Dinas Kesehatan dan RSUD. PKS berharap anggaran tersebut tidak hanya memperkuat layanan pengobatan, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui pendekatan promotif dan preventif. Mereka juga mendorong inovasi digital di RSUD agar pelayanan semakin efisien.
Pada sektor infrastruktur, anggaran sekitar Rp45,7 miliar dinilai harus mampu menjawab persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mulai dari banjir, drainase yang tidak berfungsi maksimal, jalan lingkungan yang rusak, hingga penataan kawasan kumuh—semua menjadi pekerjaan rumah yang perlu eksekusi nyata, bukan hanya rencana.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan adalah wujud tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah. Mereka berharap pemerintah kota memberikan penjelasan yang komprehensif dan memastikan kebijakan APBD 2026 dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Fraksi PKS, ukuran keberhasilan anggaran bukan terletak pada besarnya nominal, melainkan sejauh mana manfaatnya hadir di tengah kehidupan warga Kota Probolinggo.
