suarabayuangga.com, – Camat LSM LIRA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Aspari AR menyoroti rencana penganggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di ambilkan dari pendapatan cukai rokok, pihaknya menyayangkan bila kebijakan itu benar-benar direalisasikan.
“Sangat disayangkan bila rencana pembiayaan MBG itu di ambilkan dari hasil cukai rokok, itu sangat kontradiktif, disatu sisi pemerintah membatasi peredaran rokok dengan peringatan disetiap bungkus rokok, dengan himbauan merusak kesehatan, di sisi yang lain, pemerintah berencana menggunakan anggaran hasil dari cukai rokok untuk makan bergizi, dengan tujuan kesehatan, kan lucu”, terang Aspari berapi-api.
Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti usulan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh Anggota Komisi IX DPR RI. Usulan ini menuai perdebatan karena mengandalkan dana dari cukai rokok, sebuah langkah yang dinilai penuh kontradiksi moral dan kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kontradiksi Pendanaan dari Cukai Rokok Menurut Achmad Nur Hidayat, menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi anak menghadirkan dilema besar. Rokok, yang menjadi sumber pendanaan, merupakan penyebab utama berbagai penyakit serius seperti paru-paru, jantung, dan kanker.
“Mengandalkan cukai rokok untuk membiayai program kesehatan menciptakan kontradiksi dalam kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berupaya menekan angka perokok, tetapi di sisi lain, pendapatan dari cukai rokok justru digunakan untuk mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Achmad, Sabtu (18/1/2025).
Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat. Pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terlihat mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendapatan negara.
Ketergantungan pada Sumber Dana yang Tidak Stabil Meski pendapatan cukai rokok mencapai Rp150 triliun per tahun, Achmad menilai bahwa pendanaan program MBG sebesar Rp420 triliun tidak seharusnya bergantung pada sumber dana ini. Pendapatan cukai rokok cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan program MBG di masa depan.
“Program MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan baik. Ketergantungan pada cukai rokok menciptakan ketidakpastian finansial, terutama jika pendapatan dari cukai terus menurun,” jelasnya.
Achmad mengusulkan pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan sebagai solusi jangka panjang.
Optimalisasi Dana APBN Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dari pos-pos yang kurang mendesak untuk mendukung program MBG. Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan meminimalkan kebocoran anggaran, ruang fiskal untuk pendanaan program ini dapat tercipta.
Peningkatan Penerimaan Pajak Reformasi perpajakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan pajak, pemerintah dapat menciptakan sumber pendanaan yang lebih stabil untuk MBG.
Achmad menegaskan bahwa solusi ini tidak hanya menghindari kontroversi penggunaan dana dari cukai rokok, tetapi juga memberikan landasan finansial yang lebih kuat untuk keberlanjutan program.
“Ketergantungan pada cukai rokok menciptakan risiko jangka panjang. Pemerintah harus beralih pada pendekatan yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan yang sehat dan berkelanjutan,” tutupnya.
Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dari cukai rokok mungkin terlihat sederhana, tetapi membawa dampak besar terhadap keberlanjutan program dan kredibilitas kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung program ini.(Red)
