Suarabayuangga.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, menagih janji wali kota terpilih dr Aminudin, tentang honor RT/RW sebesar Rp. 1 Juta perbulan.
Menurut Mujib, dilihat dari total jumlah RT dan RW yang ada di Kota Probolinggo ini, sebanyak 1200. Jika di kalkulasi, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp 3,6 milyar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk anggaran kurang lebih Rp 3,6 M, di perubahan APBD bisa realisasi selama 3 bulan Oktober hingga Desember 2025, dan itu dari jumlah RT dan RW sebanyak 1200 lebih kalau tidak salah sekota Probolinggo,” terangnya, pada senin (21/4/2025) siang, memalui pesan singkat.
Diketahui Walikota Probolinggo yang baru terpilih untuk periode 2025 – 2030, dr. Aminuddin, berjanji untuk memberikan gaji kepada RT dan RW sebesar Rp 1 juta per bulan.
Tentu saja janji ini disambut positif oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, yaitu sekitar Rp 3,6 milyar.
“Kan memang ada pernyataan dari dr aminuddin kalau tidak bisa realisasi tahun ini, padahal anggarannya tidak terlalu besar jika harus realisasi tahun ini di perubahan anggaran tahun 2025,” tambahnya.
Menurutnya, pernyataan tersebut, kurang tepat, dan terkesan kontradiktif dengan visi misi dan program yang telah dijanjikan ketika masa kampanye kemarin.
“Kasihan juga Ketua RT dan RW baik yang lama dan yang baru harus melalui proses pemilihan di beberapa kelurahan sampai agak memanas akibat adanya pemilihan langsung,” tuturnya.
Dalam Visi Misi dr Aminudin, berisi ” janji tersebut merupakan komitmen dan upaya dalam meningkatan kesejahteraan RT/RW di Kota Probolinggo”
“Namun, janji ini juga menuai skeptisisme dari warga. “Semua janjinya palsu,” ucap Susilo(60), warga Kelurahan Ketapang.
Reaksi serupa juga datang dari warga lain yang merasa bahwa janji Walikota sebelumnya tidak dipenuhi. Mereka khawatir bahwa janji gaji RT/RW ini juga tidak akan diwujudkan.
Proses pemilihan RT/RW juga menjadi sorotan. Beberapa warga mengeluhkan bahwa proses pemilihan tidak transparan dan penuh dengan kepentingan politik.
Warga Kota Probolinggo sangat berharap bahwa janji Walikota dapat dipenuhi dan proses pemilihan RT/RW dapat dilakukan dengan lebih baik. Namun, apakah janji ini dapat diwujudkan? Hanya waktu yang akan menjawab.(Red)
